Halonusantara.id, Samarinda – Upaya menyusun anggaran yang akurat dan realistis menjadi perhatian utama Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dalam rapat monitoring dan evaluasi terbaru yang membahas Prognosis Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 serta Prognosis Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun 2025.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, dan dihadiri oleh perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim. Agenda ini digelar sebagai bagian dari komitmen legislatif untuk memastikan proses perencanaan anggaran berjalan transparan dan tepat sasaran.
Dalam rapat tersebut, Sabaruddin menegaskan bahwa penyusunan prognosis anggaran bukanlah tanggung jawab satu lembaga saja, melainkan melibatkan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ia menekankan pentingnya kolaborasi yang solid antara berbagai pihak untuk menghasilkan perencanaan anggaran yang tidak hanya efisien, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan daerah.
“Formulasi yang kami sampaikan memiliki beberapa tahapan. Ini bukan pekerjaan satu OPD saja. Semua rancangan, baik itu anggaran perubahan maupun anggaran murni, memiliki target dan sasaran masing-masing,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sabaruddin juga menyinggung soal urgensi memulai tahapan penyusunan anggaran secara dini. Menurutnya, waktu ideal dalam menyusun prognosis seharusnya dimulai sejak pertengahan tahun untuk memberikan ruang yang cukup dalam proses kajian dan penyelarasan program-program lintas sektor.
“Bahkan, idealnya proses ini dimulai sejak bulan Mei hingga Juli atau Agustus,” tukasnya.
Selain membahas teknis penyusunan anggaran, rapat juga mencakup evaluasi terhadap realisasi pendapatan daerah sejauh ini. Komisi II juga mendorong Bapenda agar terus meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, guna memperkuat struktur pendanaan pembangunan daerah ke depan.
Sabaruddin menilai bahwa sinergi lintas komisi di DPRD juga perlu diperkuat dalam rangka mendukung kerja eksekutif, khususnya dalam menyusun kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Ia juga membuka peluang untuk pembentukan forum kerja gabungan komisi guna mengawal efektivitas implementasi program-program yang tercantum dalam APBD.
Dengan berjalannya rapat ini, DPRD Kaltim menegaskan kembali komitmennya untuk terus mengawal proses perencanaan anggaran daerah secara optimal, serta memastikan bahwa setiap alokasi dana mampu memberi dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. (Eby/Adv)
