Halonusantara.id, Samarinda – Insiden tertabraknya Jembatan Mahakam I oleh kapal tongkang akibat putusnya tali towing kembali menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa proses penanganan dan pertanggungjawaban dari pihak perusahaan yang terlibat masih terus berjalan dan menjadi perhatian serius pihak legislatif.
“Peristiwa yang kedua, di mana kapal menabrak jembatan akibat putusnya tali towing, saat ini sedang dalam proses. Kami di DPRD sudah menggelar rapat dan memanggil pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti tanggung jawabnya,” ujarnya
Sapto menjelaskan, Jembatan Mahakam I merupakan aset milik pemerintah pusat, namun perlindungannya menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah wajib mengawal segala bentuk proses penanganan yang menyangkut kerusakan infrastruktur penting tersebut.
“Kami sudah mengundang pihak asuransi, tim engineering, dan instansi terkait lainnya. Kerusakan akan dihitung nilainya, kemudian akan dilakukan klaim asuransi,” terangnya.
Terkait besarannya, Sapto menyebut masih dalam tahap penilaian dan belum dapat dipastikan. “Nilainya masih dalam proses penilaian. Nanti Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kaltim yang akan mengekspos jumlah pastinya,” tambah politisi Golkar itu.
DPRD Kaltim memastikan tidak akan tinggal diam dalam kasus ini. Sapto menegaskan bahwa lembaganya akan terus mengawal proses hingga seluruh pihak yang bertanggung jawab memenuhi kewajibannya, demi menjaga keberlangsungan dan keselamatan infrastruktur strategis di Kaltim. (Eby/Adv)
