Halonusantara.id, Samarinda – Peristiwa kebakaran yang terjadi di ruang shaft kabel Hotel Atlet Samarinda pada 18 Juni 2025 lalu memicu sorotan tajam dari DPRD Kalimantan Timur. Insiden di kawasan Gelora Kadrie Oening (GKO) itu dinilai sebagai cerminan lemahnya tata kelola aset pemerintah daerah, khususnya dalam aspek pemeliharaan dan keselamatan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menilai kebakaran tersebut tidak bisa hanya dilihat sebagai kejadian teknis semata. Menurutnya, peristiwa itu menunjukkan bahwa perawatan terhadap bangunan milik pemerintah masih minim perhatian.
“Aspek pemeliharannya terkesan diabaikan. Padahal ini gedung dibangun pakai uang rakyat,” tegas Sapto
Politikus Partai Golkar ini menekankan pentingnya manajemen aset yang lebih tertata dan berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa tanpa perawatan rutin, gedung-gedung strategis bisa kehilangan fungsinya atau bahkan menjadi ancaman bagi keselamatan.
Sapto menyarankan agar Pemerintah Provinsi Kaltim melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan aset bangunan. Menurutnya, anggaran besar untuk pembangunan tidak cukup tanpa strategi perawatan jangka panjang yang disiplin dan terencana.
“Misalnya, setiap tiga bulan dilakukan pengecekan teknis. Dan ini baiknya ada alokasi anggaran khusus untuk pemeliharaan secara berkala, sehingga tidak menunggu terjadi insiden kemudian rusak baru diperbaiki,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya audit teknis secara rutin sebagai langkah preventif untuk menghindari kerugian anggaran dan risiko keselamatan publik.
Terkait penyebab pasti kebakaran, Sapto mengimbau masyarakat untuk menahan diri dari spekulasi. Ia meminta publik menunggu hasil resmi dari tim investigasi yang tengah bekerja di lapangan.
“Kita tunggu hasil investigasi resmi. Jangan buru-buru menyimpulkan, karena bisa menyesatkan,” katanya.
Lebih lanjut, Sapto menegaskan bahwa Hotel Atlet bukanlah fasilitas biasa. Gedung tersebut dirancang untuk mendukung kegiatan berskala nasional, sehingga seluruh sistem pendukungnya, terutama aspek keselamatan, wajib memenuhi standar tertinggi.
“Kalau memang hotel ini disiapkan untuk kegiatan berskala nasional, maka semua sistem pendukung, terutama aspek keselamatan, harus berada di level tertinggi. Tidak boleh setengah-setengah,” pungkasnya. (Eby/Adv)
