Halonusantara.id, Samarinda — Besarnya nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dalam APBD Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan tajam. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menilai Silpa yang melebihi Rp2 triliun merupakan indikator lemahnya perencanaan strategis oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Ini angka yang tidak kecil, dan sangat disayangkan apabila tidak dimanfaatkan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya
Menurutnya, tingginya Silpa tidak hanya mencerminkan persoalan teknis dalam serapan anggaran, melainkan juga menunjukkan belum optimalnya tata kelola dan perencanaan yang matang oleh pemerintah daerah. Damayanti menekankan, dana sebesar itu seharusnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat di sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“Contohnya di Balikpapan, yang notabene kota besar di Kaltim, masih banyak sekolah dengan fasilitas yang minim dan ruang belajar yang terbatas. Dana ini seharusnya bisa menjawab kebutuhan mendesak seperti itu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Damayanti mengingatkan bahwa anggaran adalah alat utama dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Ketika penyerapan anggaran tidak optimal, hal itu berisiko memperlambat bahkan menghambat layanan publik yang semestinya dinikmati rakyat.
“DPRD mendorong Pemprov agar lebih cermat dan realistis dalam menyusun rencana anggaran. Perencanaan yang lemah hanya akan mengorbankan masyarakat sebagai penerima manfaat,” lanjutnya.
Sebagai solusi, ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap proses penganggaran yang dilakukan oleh masing-masing OPD. Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan akurasi dalam penetapan program prioritas agar kasus Silpa besar tidak kembali terulang.
“Jangan sampai ini jadi pola yang berulang setiap tahun. Uang rakyat seharusnya kembali ke rakyat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan,” tutupnya. (Eby/Adv)
