Halonusantara.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tak menampik bahwa ketimpangan pendidikan masih menjadi tantangan besar di berbagai wilayah, khususnya daerah-daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) seperti Kutai Barat, Kutai Timur, dan Mahakam Ulu.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa pemerintah telah memetakan persoalan ini sebagai prioritas dalam pembangunan sektor pendidikan.
Ia menyampaikan bahwa langkah konkret sedang disiapkan, salah satunya melalui pemerataan distribusi guru ke wilayah-wilayah yang masih kekurangan tenaga pendidik.
“Untuk mengatasi masalah ini, kami akan mendistribusikan guru-guru ke wilayah yang masih kekurangan tenaga pendidik, terutama di kawasan 3T,” ujar Seno, Jumat (27/6/25).
Seno menjelaskan bahwa kekurangan guru tak hanya disebabkan oleh kurangnya perekrutan, tetapi juga karena banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun dan terjadinya mutasi jabatan bersamaan dengan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Untuk menanggulangi kekosongan guru di beberapa sekolah, Pemprov memaksimalkan penggunaan anggaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk menggaji guru pengganti sebagai solusi jangka pendek.
Tak hanya fokus pada jumlah guru, peningkatan kualitas juga menjadi perhatian serius. Pemprov Kaltim menggandeng Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan menguatkan program Gerakan Bersama Membangun Mutu (GBMB) guna menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi berkala bagi para guru, khususnya non-ASN, yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di wilayah terpencil.
“Peningkatan kompetensi guru juga kami dorong, supaya kualitas pengajaran bisa merata, tidak hanya di kota-kota besar,” jelasnya.
Di sisi lain, upaya pemenuhan infrastruktur pendidikan juga terus dipacu. Menurut Seno, sarana dan prasarana sekolah yang memadai adalah bagian tak terpisahkan dari upaya memperkuat layanan pendidikan yang merata dan berkualitas.
Ia menegaskan bahwa masih banyak sekolah di wilayah 3T yang belum memiliki fasilitas sesuai standar nasional, dan kondisi ini harus segera dibenahi.
“Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah juga menjadi prioritas kami, agar tidak ada lagi kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antardaerah,” tegasnya.
Meski pekerjaan rumah masih besar, Pemprov Kaltim memastikan bahwa sektor pendidikan akan terus menjadi program prioritas.
Pemerintah daerah menilai bahwa kolaborasi dengan DPRD dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil, merata, dan menjangkau seluruh pelosok Kaltim secara nyata. (Na/Adv/DiskominfoKaltim)
