Samarinda – Harapan masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menyaksikan berdirinya jembatan penghubung langsung antara Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali diuji oleh realita.
Proyek strategis yang digadang-gadang akan mempercepat konektivitas di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) itu belum menunjukkan kepastian waktu pelaksanaan.
Kendala utama datang dari aspek teknis dalam desain jembatan. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menjelaskan bahwa tinggi jembatan yang dirancang dalam dokumen awal tidak memadai untuk dilewati kapal-kapal besar, yang rutin melintasi kawasan Teluk Balikpapan.
“Salah satu persoalan krusial adalah ketinggian jembatan yang tidak layak untuk aktivitas pelayaran. Ini menjadi perhatian serius karena Teluk Balikpapan adalah jalur vital untuk kapal besar,” ungkapnya saat ditemui, Rabu (9/7/25).
Saat ini, pemerintah pusat masih melakukan kajian ulang terhadap Detail Engineering Design (DED) yang telah diserahkan oleh Pemprov Kaltim. Desain tersebut harus direvisi agar sesuai dengan kebutuhan lalu lintas laut dan standar keamanan pelayaran nasional.
Seno menyebut, salah satu opsi desain baru yang tengah dibahas adalah model jembatan buka-tutup, seperti yang digunakan di beberapa kota pelabuhan besar di dunia.
“Model seperti di San Francisco menjadi pertimbangan, agar pelayaran tetap lancar dan jembatan bisa berfungsi optimal,” tuturnya.
Namun demikian, belum ada keputusan resmi dari kementerian teknis terkait model akhir jembatan yang akan digunakan. Ketidakpastian ini turut menghambat langkah-langkah lanjutan, termasuk proses anggaran dan pelaksanaan fisik di lapangan.
Di sisi lain, masyarakat masih menggantungkan mobilitas harian pada Jembatan Pulau Balang dan layanan transportasi air seperti klotok, speedboat, serta kapal feri. Sayangnya, akses darat dari Jembatan Pulau Balang belum sepenuhnya efisien untuk menghubungkan pusat Balikpapan dengan kawasan industri Buluminung di PPU.
“Makanya, kami tetap mendorong terwujudnya satu jembatan tambahan yang bisa langsung menghubungkan Balikpapan dan PPU tanpa harus memutar,” ujar Seno.
Pemerintah daerah menekankan bahwa keberadaan jembatan permanen tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut kecepatan logistik, efisiensi transportasi, dan peningkatan ekonomi kawasan penyangga IKN.
Namun hingga kini, jadwal pertemuan lanjutan dengan kementerian belum juga ditetapkan.
Pemprov Kaltim berharap agar proyek ini tidak berhenti sebagai wacana dari periode ke periode.
“Apakah jembatannya akan tetap dengan desain awal atau beralih ke model baru, semua masih dalam proses diskusi. Kami harap ada keputusan yang jelas dalam waktu dekat,” pungkasnya. (Na/Adv/DiskominfoKaltim)
