Halonusantara.id, Samarinda – Ketersediaan dokter spesialis di Kalimantan Timur masih belum merata, terutama di wilayah terpencil yang sangat membutuhkan layanan kesehatan lanjutan. Hal ini menjadi sorotan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, yang menilai bahwa akar persoalan bukan semata terletak pada anggaran atau kuota, tetapi lebih pada sistem rekrutmen dan tata kelola kepegawaian yang dinilai belum efektif.
Menurut Sarkowi, banyak kendala teknis dan struktural yang menyebabkan distribusi dokter spesialis tidak berjalan ideal. Salah satunya adalah mekanisme rekrutmen yang rumit dan tidak fleksibel untuk menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
“Menarik dokter spesialis untuk masuk ke sistem pelayanan publik itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk soal formasi ASN yang melibatkan BKN dan mekanisme pusat,” jelas Sarkowi.
Ia menyebut bahwa ketimpangan distribusi masih tinggi, dengan sebagian besar dokter terkonsentrasi di kota-kota besar. Wilayah pedalaman dan kabupaten terluar kerap kesulitan mendapatkan akses layanan medis yang memadai.
“Kita ingin ada pemerataan. Setiap kabupaten atau daerah terluar harus punya akses dokter spesialis. Tapi saat kuotanya sudah dibuka, justru jumlah peminatnya tidak sebanding,” katanya.
Sebagai langkah konkret, DPRD Kaltim telah menggandeng Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman untuk merumuskan pola rekrutmen yang lebih adaptif. Salah satu usulan yang tengah dibahas adalah membuka jalur seleksi khusus bagi calon dokter dari wilayah 3T (tertinggal, terluar, terdepan).
“Orang dari daerah, kalau dikasih kesempatan, biasanya punya komitmen lebih tinggi untuk kembali dan mengabdi di tempat asalnya. Ini harus mulai kita dorong sejak dari bangku pendidikan,” ujarnya.
Namun demikian, upaya itu belum sepenuhnya membuahkan hasil. Sarkowi mencatat bahwa pada tahun lalu, meski formasi untuk daerah terpencil ditambah, jumlah pendaftar justru mengalami penurunan drastis. Ia menilai hal ini sebagai sinyal bahwa pendekatan yang digunakan belum tepat sasaran.
“Sudah dibuka ruangnya, tapi antusiasmenya turun. Ini sinyal bahwa mungkin strategi promosinya salah, atau insentif yang ditawarkan belum cukup menarik,” tambahnya.
Sarkowi menekankan perlunya strategi yang lebih komprehensif dalam merekrut tenaga medis. Tidak hanya administratif, tetapi juga menyentuh aspek sosial, insentif, hingga keberlanjutan karier mereka.
“Rekrutmen tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis, harus jadi program lintas sektor. Bukan cuma soal teknis pengangkatan, tapi juga soal insentif, jaminan karier, dan jangkauan fasilitas,” tutup Sarkowi.
Ke depan, DPRD Kaltim bertekad memperkuat peran koordinasi lintas lembaga dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada akses kesehatan yang adil dan merata, khususnya bagi masyarakat di wilayah yang selama ini kurang terlayani. (Eby/Adv)
