Halonusantara.id, Samarinda – Kegagalan ratusan calon siswa untuk mengakses sekolah negeri di Sangatta, Kutai Timur, kembali menjadi sorotan tajam. Dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025, lebih dari 500 siswa tingkat SMA/SMK di wilayah Sangatta Utara dan Selatan dilaporkan tidak tertampung akibat keterbatasan daya tampung sekolah.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agus Aras, meminta pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan Kaltim untuk segera mengambil langkah cepat dan menyeluruh agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap tahunnya.
“Data yang valid dan rinci harus segera disampaikan oleh Cabang Dinas Wilayah II ke Disdikbud Kaltim serta BPMP agar penanganan bisa lebih tepat sasaran,” kata Agus saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kaltim, Kamis (10/7/2025).
Ia juga menekankan pentingnya penyampaian data siswa yang tidak tertampung secara tertulis agar intervensi kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan nyata.
Menurut Agus, masalah bukan pada jumlah total ruang kelas di Kutai Timur, melainkan distribusinya yang tidak merata. Tingginya konsentrasi penduduk di dua kecamatan tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan fasilitas pendidikan yang proporsional.
“Sebagai langkah awal, perlu ada penambahan ruang belajar di sekolah-sekolah yang masih memungkinkan, agar para siswa bisa segera melanjutkan pendidikan tahun ini tanpa harus menunggu,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di wilayah Sangatta Utara dan Selatan segera direncanakan secara strategis, sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat.
Dukungan terhadap inisiatif itu datang dari Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto, yang mengapresiasi komitmen Agus Aras dalam mengawal aspirasi warga Kutim.
“Masalah PPDB ini bukan hal sepele. Untungnya ada Pak Agus yang aktif memperjuangkan dan langsung turun ke lapangan untuk melihat situasi sebenarnya,” kata Pandi.
Menurutnya, kehadiran wakil rakyat di tingkat provinsi yang tanggap dan turun langsung ke masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan solusi konkret dalam persoalan pendidikan. (Eby/Adv)
