Halonusantara.id, Samarinda — Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Timur kembali menekankan urgensi penanganan lingkungan hidup dalam forum resmi parlemen. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-23 yang membahas pandangan umum fraksi terhadap Raperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dalam penyampaiannya, juru bicara Fraksi Golkar, Andi Satya Adi Saputra, menyoroti berbagai bentuk degradasi lingkungan yang masih terjadi di Kaltim. Ia menyebutkan bahwa pencemaran air dan udara, kerusakan ekosistem mangrove dan hutan, serta lemahnya pengawasan terhadap aktivitas industri telah memberikan dampak nyata bagi kualitas lingkungan di daerah ini.
“Kami mendesak agar pemerintah provinsi meningkatkan sistem pengawasan dan memastikan para pelaku industri mematuhi standar pengelolaan lingkungan berbasis teknologi ramah lingkungan,” ujar Andi Satya.
Beberapa kasus yang disoroti antara lain pencemaran Sungai Mahakam, keberadaan mikroplastik di perairan, hingga insiden kebocoran pipa minyak di Teluk Balikpapan. Semua peristiwa itu dinilai sebagai indikator lemahnya pengendalian terhadap praktik industri yang merugikan lingkungan.
Tak hanya pencemaran, persoalan sampah juga menjadi fokus Fraksi Golkar. Mereka menilai bahwa lonjakan jumlah penduduk tanpa diimbangi sistem pengelolaan sampah yang efektif dapat memperparah kondisi lingkungan. Oleh karena itu, Golkar mendorong adopsi metode sanitari landfill serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri.
“Masalah lingkungan tidak bisa ditangani dengan pendekatan normatif semata. Harus ada implementasi nyata, bukan hanya tumpukan aturan tanpa aksi,” tegasnya.
Fraksi Golkar berharap Raperda ini tidak hanya menjadi regulasi simbolik, tetapi mampu melahirkan kebijakan yang berdampak nyata serta memperkuat sistem penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan di Kalimantan Timur. (Eby/Adv)
