Halonusantara.id, Samarinda — DPRD Kalimantan Timur mendorong Pemerintah Provinsi untuk melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan Sungai Mahakam sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan menekan dampak lingkungan.
Usulan ini disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, yang menilai keterlibatan BUMD dapat membuka peluang baru bagi pendapatan daerah sekaligus menjadi solusi jangka panjang untuk masalah banjir dan sedimentasi sungai.
“Sungai Mahakam adalah tulang punggung ekonomi kita. Sudah saatnya pemerintah daerah mengambil peran lebih aktif, tidak sekadar jadi penonton,” ujarnya.
Guntur mengkritik pola pengelolaan Sungai Mahakam yang selama ini dianggap terlalu bergantung pada pusat, khususnya dalam kerja sama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Ia menilai, pengelolaan oleh BUMD justru akan menghadirkan dampak nyata terhadap pembangunan daerah dan perlindungan lingkungan.
Ia mendorong pembentukan unit usaha khusus di bawah BUMD yang bertugas mengelola jalur sungai serta fasilitas dermaga secara profesional dan berkelanjutan.
Skema ini, menurutnya, bisa mengintegrasikan kegiatan logistik seperti pengangkutan hasil tambang dan komoditas perkebunan antarwilayah secara lebih efisien.
Guntur mencontohkan pengelolaan Sungai Barito di Kalimantan Tengah sebagai model yang berhasil memberikan kontribusi rutin terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Potensi PAD dari sektor sungai sangat besar. Kalau kita terus bergantung pada sistem terpusat, kita hanya akan tertinggal,” ucapnya tegas.
Ia pun mengingatkan bahwa fungsi ekologis Sungai Mahakam tidak boleh diabaikan, sehingga pengelolaan harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan.
“Ini bukan semata tentang bisnis, tapi tentang keberlanjutan. Sungai adalah aset ekologis yang wajib kita kelola dengan tanggung jawab,” pungkasnya. (Eby/Adv)
