Halonusantara.id, Kutai Kartanegara — Ketimpangan pembangunan antarwilayah di Kutai Kartanegara kembali menjadi sorotan. Kecamatan Loa Kulu disebut sebagai salah satu daerah yang masih jauh tertinggal, terutama dalam sektor infrastruktur jalan dan jembatan.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kukar dan Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi) Kecamatan Loa Kulu, Selasa (22/7/2025) di Ruang Rapat Banmus DPRD Kukar.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani yang memimpin langsung rapat tersebut, didampingi Ketua Komisi IV Andi Faisal serta anggota komisi lainnya, menegaskan bahwa ketimpangan pembangunan tidak bisa lagi dibiarkan.
“Loa Kulu adalah contoh nyata. Masih banyak jembatan semi permanen yang dilalui alat berat, padahal seharusnya sudah dipermanenkan. Ini menyangkut keselamatan,” kata Yani.
Tak hanya jembatan, jalan penghubung antar desa juga memprihatinkan. Jalur dari Loh Sumber menuju Sungai Payang hingga ke Jembayan disebut rusak parah, becek, dan sulit dilalui. Bahkan beberapa titik seperti Jonggon hingga Margahayu mengalami kerusakan akibat longsor.
Yani menilai, infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan harus menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Aspirasi ini, katanya, berasal langsung dari Apdesi dan para kepala desa di Loa Kulu, termasuk camat setempat.
“Dari hasil peninjauan kami, Loa Kulu memang kurang mendapat porsi anggaran yang layak dari APBD. Ini yang harus dibenahi,” tegasnya.
Sebagai solusi, Yani mengusulkan adanya standar anggaran minimum untuk setiap kecamatan sebagai langkah awal pemerataan.
“Kalau tiap kecamatan dapat alokasi Rp25 sampai Rp50 miliar per tahun, itu bisa mendorong keadilan pembangunan. Kecamatan yang selama ini mendapat anggaran besar bisa dikurangi, agar yang kecil seperti Loa Kulu bisa ditingkatkan,” jelasnya.
Melalui forum RDP ini, DPRD Kukar menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan keadilan anggaran demi pembangunan yang lebih merata dan menyentuh desa-desa yang selama ini tertinggal. (Hf/Adv)
