Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah tidak mengalami defisit sebagaimana yang kerap disalahartikan oleh sebagian pihak. Menurutnya, persoalan yang terjadi hanyalah penyesuaian antara rencana awal anggaran dan realisasi yang akhirnya ditetapkan dalam APBD.
Ia menjelaskan bahwa perencanaan belanja daerah memang sempat dipatok cukup tinggi, namun setelah dilakukan pengkajian mendalam, ternyata estimasi pendapatan tidak mencapai angka semula.
“Tidak ada defisit, karena memang keuangan itu awal rencananya tidak sesuai dengan mekanisme sebenarnya. Artinya perencanaan di awal itu tidak pas dan sesuai dengan rencana matang,” ungkapnya, Sabtu (26/7/2025).
Dikatakannya, Pemkab Kukar awalnya menyusun proyeksi pendapatan daerah hingga Rp12 triliun. Namun setelah proses pendalaman dan penyesuaian, angka realistisnya berada di kisaran Rp10–11 triliun. Karena itu, penyusunan ulang terhadap rencana belanja perlu dilakukan agar tidak melebihi kemampuan fiskal yang tersedia.
“Bahasa defisit itu artinya kita mau belanja banyak tapi uang sedikit. Kalau mau mudah ya jangan belanja banyak, secukupnya saja,” ujarnya.
Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah yang sehat justru ditandai dengan kemampuan menyelaraskan belanja dan pendapatan, tanpa memaksakan program yang tidak relevan atau belum mendesak. Ia mencontohkan, pada masa lalu Kukar hanya memiliki anggaran Rp5 triliun, namun pelayanan publik tetap berjalan dengan baik jika pengalokasian dilakukan secara cermat.
“Intinya, bagaimana dengan anggaran yang ada masyarakat tetap sejahtera,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia mengingatkan agar dalam perencanaan APBD selanjutnya, fokus tetap diarahkan pada program-program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat, dan tidak mengulang pola penyusunan yang terlalu optimistis tanpa basis hitung-hitungan yang kuat.
“Harapan kami ke depan, belanja berkurang pun kita tetap fokus kepada belanja kerakyatan,” tandasnya. (Hf)
