Halonusantara.id, Kutai Kartanegara — Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program bantuan pertanian yang digulirkan pemerintah daerah. Menurutnya, tidak semua bantuan berjalan efektif, dan ada indikasi penyimpangan yang justru merugikan keuangan negara.
Ia mengungkapkan bahwa banyak bantuan seperti bibit dan pupuk diberikan tanpa pengawasan yang ketat, sehingga sering kali tidak digunakan sebagaimana mestinya.
“Kita akan evaluasi, misal bantuan bibit atau pupuk. Kita perlu pastikan kalau bibit itu benar-benar teroptimalkan, bukan sekadar dibuang ke sungai,” tegasnya, Sabtu (26/7/2025).
Menurut Ahmad Yani, program bantuan harus disertai dengan pola pendampingan dan pengawasan agar hasilnya nyata dirasakan masyarakat. Pemerintah tidak boleh hanya sekadar menyalurkan anggaran tanpa memastikan output dan outcome yang jelas.
“Lebih baik dengan pola yang baik, sehingga tidak buang-buang uang kita,” katanya.
Selain itu, ia juga mengkritisi ketidaktepatan sasaran dalam pemberian bantuan, terutama di sektor pertanian. Ia menyoroti praktik di lapangan di mana kelompok tani yang terdaftar justru dikendalikan oleh orang-orang yang tidak benar-benar berprofesi sebagai petani.
“Misal pertanian, itu harus kita pastikan penerimanya benar-benar petani, bukan elit desa. Ini uang negara untuk kelompok, kalau orang benar tidak masalah. Tapi kalau dikasih malah dijual, itu pencurian dan tidak boleh,” ujarnya tegas.
Ia menekankan bahwa program pertanian harus menyentuh petani kecil yang benar-benar membutuhkan, bukan dijadikan celah oleh oknum untuk mencari keuntungan pribadi. Penguatan database kelompok tani serta verifikasi lapangan harus dilakukan secara berkala untuk memastikan keakuratan data penerima.
Dengan tegas, Ahmad Yani menyatakan bahwa orientasi penggunaan dana publik harus berbasis kebutuhan riil dan manfaat langsung, bukan untuk formalitas laporan atau kepentingan elit lokal. (Hf/Adv)
