Halonusantara.id, KUKAR – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) HM Jamhari mendesak pemerintah daerah memperbaiki sistem penyaluran bantuan dalam program Kukar Idaman agar berbasis data dan terukur.
Dalam rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, ia mengungkapkan bahwa banyak bantuan yang disalurkan selama ini tidak sesuai dengan kebutuhan penerima.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar bantuan, tapi sistem yang terukur dan berbasis data,” tegasnya, Kamis (7/8/2025).
Menurut Jamhari, persoalan muncul ketika bantuan diberikan tanpa proses verifikasi yang memadai. Hal ini membuat barang yang disalurkan tidak bisa dimanfaatkan secara optimal oleh penerima manfaat.
Ia mencontohkan, bantuan berupa mesin pertanian atau perahu sering kali tidak digunakan sesuai tujuan, bahkan ada yang dijual kembali.
“Ini bukan hanya soal penyaluran, tapi juga soal kesesuaian antara jenis bantuan dengan kondisi lapangan,” ujarnya.
Legislator dari daerah pemilihan Loa Kulu–Loa Janan itu menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, aparat desa, dan kelompok masyarakat dalam proses pendataan penerima bantuan.
Menurutnya, penyaluran bantuan berbasis data akan membantu pemerintah memetakan kebutuhan yang lebih spesifik dan menghindari tumpang tindih program.
“Kalau sistemnya benar, dampak bantuan akan jauh lebih besar, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,” tambahnya. (Hf/Adv)
