Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda menyoroti persoalan kekurangan tenaga pendidik yang dinilai mulai berdampak pada proses belajar mengajar di sekolah negeri. Kondisi tersebut disebut perlu segera ditangani agar tidak mengganggu kualitas pendidikan di daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, mengatakan jumlah guru di Samarinda terus berkurang seiring banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun, sementara penambahan guru baru belum mampu memenuhi kebutuhan.
“Di sekolah-sekolah, kekurangan guru sudah mulai terasa. Banyak guru harus menangani tugas tambahan karena jumlah tenaga pendidik belum mencukupi,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Berdasarkan data yang dihimpun DPRD, Samarinda saat ini mengalami kekurangan lebih dari 500 guru di berbagai jenjang pendidikan. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir 2026 apabila tidak ada langkah penanganan yang cepat.
“Kalau kondisi ini terus berlanjut, jumlah kekurangan guru diperkirakan bisa mencapai sekitar 765 orang,” katanya.
Novan menjelaskan salah satu faktor yang mempersulit pemenuhan kebutuhan guru adalah kebijakan pemerintah pusat yang membatasi perekrutan tenaga non-ASN atau honorer baru. Akibatnya, daerah kesulitan menutupi kekosongan ketika banyak guru pensiun dalam waktu bersamaan.
“Kebijakan itu membuat daerah tidak leluasa menambah tenaga pengajar, padahal kebutuhan di lapangan cukup mendesak,” jelasnya.
Ia menilai persoalan kekurangan guru tidak bisa dianggap sepele karena berpengaruh langsung terhadap efektivitas pembelajaran dan pencapaian kurikulum di sekolah.
Meski pemerintah telah membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), DPRD menilai jumlah formasi yang tersedia masih belum sebanding dengan kebutuhan tenaga pendidik di Samarinda.
“Penambahan formasi tentu membantu, tetapi jumlahnya masih belum mampu menutup seluruh kekurangan yang ada,” ungkapnya.
Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah segera menyiapkan langkah strategis untuk mengatasi persoalan tersebut, baik melalui kebijakan penganggaran maupun skema lain yang dapat memperkuat sektor pendidikan.
“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius. Kalau tidak segera diantisipasi, beban dunia pendidikan akan semakin berat ke depannya,” pungkasnya. (Eby/Adv)
