Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat lini pemerintahan di wilayah sebagai bagian dari upaya mempercepat respons terhadap berbagai persoalan yang muncul selama musim kemarau.
Langkah tersebut dilakukan dengan mengisi sejumlah jabatan administrator dan pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Sebanyak 58 pejabat manajerial dilantik di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, Jumat (18/9/2026).
Dari jumlah tersebut, lima pejabat dilantik sebagai pejabat administrator dan 53 lainnya sebagai pejabat pengawas.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, penempatan pejabat di tingkat wilayah menjadi penting karena pemerintah membutuhkan koordinasi yang lebih cepat dalam menghadapi persoalan yang terjadi langsung di masyarakat.
Menurutnya, sejumlah wilayah Kukar saat ini menghadapi dampak kemarau, mulai dari kekeringan dan keterbatasan air bersih hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Sebagian besar yang kita lantik adalah pejabat di tingkat kecamatan dan kelurahan,” ujar Aulia.
Ia meminta pejabat yang baru dilantik tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi segera memahami kondisi wilayah dan bergerak menangani persoalan yang ada.
Aulia menilai keberadaan pejabat di tingkat kecamatan dan kelurahan dapat memperpendek jalur koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan kondisi di lapangan.
“Penanganan utamanya yang terkait dengan kasus kekeringan akibat kemarau dan kasus karhutla bisa kita tangani dengan baik,” katanya.
Ia mengatakan pengisian jabatan juga diperlukan untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan, terutama di wilayah yang membutuhkan respons cepat.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar Rendra Abadi mengatakan pejabat yang baru dilantik harus segera menyesuaikan diri dengan tugas dan wilayah kerja masing-masing.
“Dengan adanya mutasi hari ini, para pejabat yang sudah dilantik cepat langsung menyesuaikan dan mengambil alih di lapangan,” kata Rendra.
Menurut Rendra, penguatan jajaran kecamatan dan kelurahan menjadi penting di tengah kondisi sejumlah wilayah Kukar yang masih menghadapi karhutla serta persoalan air bersih akibat kemarau.
Ia berharap pejabat yang telah menerima amanah dapat segera membangun koordinasi dengan perangkat daerah dan unsur terkait sehingga setiap persoalan di wilayah dapat ditangani secara lebih efektif. (HB/ADV)
