Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berupaya memperkuat kemandirian ekonomi daerah melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam. Salah satu langkah yang disiapkan ialah meminta alokasi gas dari wilayah operasi Eni untuk mendukung pembangunan fasilitas Compressed Natural Gas (CNG).
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan gas tersebut direncanakan mengalir dari wilayah operasi Eni, melewati Kecamatan Muara Badak dan Marangkayu hingga Bontang.
Pemanfaatan gas diharapkan dapat menunjang kebutuhan energi bagi nelayan dan pelaku industri, sekaligus mendukung rencana pengembangan kawasan industri di Kecamatan Marangkayu.
“Kita juga sedang menyiapkan permintaan jatah gas yang akan dialirkan dari Eni, melewati Muara Badak dan Marangkayu sampai ke Bontang. Kita akan meminta alokasi gas untuk membangun CNG di sana,” ujar Aulia, Kamis (29/10/2026).
Selain mengupayakan alokasi gas, Pemkab Kukar juga mengajukan permohonan konsesi tambang dan perkebunan kelapa sawit kepada pemerintah pusat. Langkah tersebut ditujukan untuk membuka peluang bagi daerah mengelola potensi sumber daya alam secara lebih mandiri.
Aulia turut menyoroti peluang pemerintah daerah memperoleh bagian kepemilikan saham atau hak partisipasi dari perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar. Menurutnya, skema Participating Interest (PI) seperti yang diterapkan di sektor minyak dan gas bumi (migas) berpotensi memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Kalau kita diberi PI, misalnya 10-20 persen dengan mekanisme seperti di sektor migas, ini akan membawa manfaat sebesar-besarnya dan seluas-luasnya bagi masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, saat ini pemerintah daerah masih berupaya mendapatkan konsesi yang dapat dikelola secara langsung. Ke depan, ia berharap kebijakan pemerintah pusat memberi ruang lebih besar bagi daerah untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.
Menurut Aulia, keterlibatan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam juga perlu diikuti tanggung jawab dalam menangani persoalan sosial yang muncul di sekitar wilayah operasional perusahaan.
“Kalau sekarang kita meminta dalam bentuk konsesi yang bisa langsung kita kelola, ke depan arah pidato Presiden itu menginginkan agar kita bisa berdiri di atas kaki sendiri. Ketika ada konflik sosial atau permasalahan, yang menangani juga kita-kita yang ada di sini,” ungkapnya.
Aulia berharap upaya tersebut dapat memperkuat posisi ekonomi Kukar sehingga kekayaan alam yang dimiliki memberikan manfaat lebih luas bagi daerah dan masyarakat. (HB/ADV)
