Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) berencana mengatur pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam dunia pendidikan melalui Peraturan Bupati (Perbup).
Regulasi tersebut akan mengatur penggunaan AI berdasarkan jenjang pendidikan. Salah satu poin yang disiapkan adalah membatasi pengenalan langsung teknologi AI kepada siswa sekolah dasar (SD), sedangkan pemanfaatannya mulai diperkenalkan ketika peserta didik memasuki jenjang sekolah menengah pertama (SMP).
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, rencana penyusunan regulasi itu dibahas saat kunjungannya ke Google pada 9 November 2026. Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Kukar berdiskusi mengenai kebijakan pemanfaatan AI agar penerapannya di lingkungan pendidikan berjalan terarah.
“Anak-anak kita kalau di level SD itu jangan dulu kita paparkan dengan AI. Nanti di SMP baru mereka kita familiarkan dengan AI,” kata Aulia di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Rabu (11/11/2026).
Meski pengenalan AI kepada siswa SD direncanakan dibatasi, Pemkab Kukar justru mendorong tenaga pendidik memanfaatkan teknologi tersebut untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
Guru diharapkan dapat menggunakan AI untuk membantu menyusun metode pembelajaran, mengembangkan bahan ajar, hingga membuat perangkat pembelajaran yang lebih inovatif sesuai kebutuhan peserta didik.
Aulia menjelaskan, pengaturan tersebut diperlukan agar perkembangan teknologi tetap berjalan beriringan dengan penguatan karakter anak. Pemkab Kukar ingin memastikan peserta didik memiliki bekal adab dan etika sebelum berhadapan lebih jauh dengan teknologi kecerdasan buatan.
“Kita ingin memastikan bahwa anak-anak kita dari segi muatannya, adab, etik, itu lebih kita kuatkan dulu sebelum mereka terpapar dengan AI itu sendiri,” tegasnya.
Selain membahas pemanfaatan AI, Aulia juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 10 November 2026.
Dalam pertemuan dengan jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal tersebut, Pemkab Kukar membahas penguatan satuan pendidikan, terutama pada jenjang PAUD dan sekolah dasar.
Koordinasi itu dilakukan untuk mengidentifikasi program pemerintah pusat yang dapat diselaraskan dengan kebutuhan dan kebijakan pendidikan di Kukar. Pemkab berharap berbagai program tersebut dapat saling mendukung dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah.
Aulia mengatakan, penyelarasan kebijakan pusat dan daerah diperlukan agar program penguatan pendidikan dapat berjalan searah.
“Apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat nanti kita korelasikan dengan kita di pemerintah daerah, sehingga kebijakan ini seiring sejalan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya,” sebutnya.
Melalui dua agenda tersebut, Pemkab Kukar menyiapkan arah kebijakan pendidikan yang mencakup adaptasi terhadap perkembangan teknologi sekaligus penguatan karakter peserta didik. (HB/ADV)
