Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) didorong memanfaatkan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah untuk memahami berbagai ketentuan serta mekanisme pelaksanaan ibadah ke Tanah Suci.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono mengatakan, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi ASN untuk memperoleh penjelasan langsung dari pihak Kementerian Haji dan Umrah, termasuk mengenai hal-hal yang selama ini belum dipahami.
Hal itu disampaikannya saat membuka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Republik Indonesia di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut diselenggarakan Kementerian Haji dan Umrah bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Sunggono menjelaskan, kegiatan sosialisasi tersebut berawal dari diskusi bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah.
Dalam pembahasan itu, disampaikan masih terdapat kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai substansi undang-undang penyelenggaraan haji dan umrah.
Karena itu, sosialisasi kembali dilakukan dengan menyasar kalangan ASN. Selain untuk memperluas pemahaman terhadap regulasi, forum tersebut diharapkan menjadi ruang bagi peserta untuk menggali informasi secara langsung.
Sunggono meminta peserta tidak hanya mengikuti penyampaian materi, tetapi juga aktif bertanya mengenai ketentuan dan mekanisme penyelenggaraan ibadah haji maupun umrah.
Menurutnya, pemahaman yang diperoleh melalui kegiatan tersebut dapat membantu ASN mengetahui substansi aturan secara lebih utuh.
Pada kesempatan itu, Sunggono juga menyampaikan harapan agar ASN Muslim di lingkungan Pemkab Kukar memiliki kesempatan untuk menunaikan ibadah haji.
“Mudah-mudahan teman-teman ASN, khususnya yang beragama Islam, semuanya bisa mendapatkan kesempatan serta kemudahan rezeki untuk menunaikan ibadah haji,” pungkasnya. (HB/ADV)
