Close Menu
Halo NusantaraHalo Nusantara
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Halo NusantaraHalo Nusantara
    Button
    • Politik
    • Hukum
    • Niaga
    • Ragam
    • Advertorial
    • Metropolis
    • Opini
    Halo NusantaraHalo Nusantara
    Home»Advertorial»Pemkab Kukar Bidik Penerimaan Pajak Tambang Tembus Rp800 Miliar pada 2027
    Advertorial

    Pemkab Kukar Bidik Penerimaan Pajak Tambang Tembus Rp800 Miliar pada 2027

    Halo NusantaraBy Halo NusantaraNovember 16, 2026Tidak ada komentar3 Mins Read
    Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri saat menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Tim Terpadu di Gedung PKM, Tenggarong Seberang. (HALONUSANTARA/HB)

    Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan penerimaan pajak daerah dari sektor pertambangan dapat melampaui Rp800 miliar pada 2027.

    Target tersebut didorong melalui pembenahan pendataan dan pencatatan pajak agar sesuai dengan aktivitas operasional perusahaan di wilayah Kukar.

    Upaya tersebut dilakukan melalui sinkronisasi dan rekonsiliasi bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Gedung Putri Karang Melenu, Tenggarong Seberang, Senin (16/11/2026).

    Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, terdapat sejumlah jenis pajak yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Air Permukaan.

    Menurutnya, potensi penerimaan dari aktivitas pertambangan di Kukar perlu dicermati kembali. Salah satu yang menjadi perhatian adalah perbedaan penerimaan PBBKB antara Kukar dan Kabupaten Kutai Timur.

    Aulia mencontohkan, penerimaan PBBKB Kutai Timur mencapai sekitar Rp1 triliun, sedangkan Kukar berkisar Rp500 miliar. Padahal, berdasarkan data dasar penerimaan royalti batu bara, Kukar memperoleh bagian lebih besar.

    Ia menilai tingginya aktivitas produksi batu bara semestinya sejalan dengan kebutuhan bahan bakar kendaraan operasional dan alat berat, sehingga potensi penerimaan PBBKB di Kukar perlu dihitung berdasarkan aktivitas sebenarnya.

    “Dengan kondisi itu, seharusnya penerimaan PBBKB Kutai Kartanegara bisa lebih besar dibandingkan daerah lain, termasuk Kutai Timur,” ujarnya.

    Aulia optimistis pembenahan administrasi, pendataan, dan lokasi pembayaran pajak dapat mendorong peningkatan penerimaan daerah pada 2027 hingga melampaui Rp800 miliar.

    “Angka tersebut bukan sekadar asumsi, tetapi berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan,” katanya.

    Ia menjelaskan, persoalan yang ditemukan tidak selalu berkaitan dengan perusahaan yang tidak membayar pajak. Sejumlah perusahaan diduga telah memenuhi kewajiban, tetapi pembayaran pajaknya belum tercatat sebagai penerimaan daerah sesuai lokasi aktivitas operasional.

    Salah satu contohnya pada mekanisme pencatatan PBBKB. Pembayaran pajak dapat mengikuti domisili kendaraan atau lokasi transaksi pembelian bahan bakar.

    Akibatnya, pajak atas bahan bakar kendaraan dan alat berat yang beroperasi di Kukar berpotensi tercatat sebagai penerimaan daerah lain karena transaksi dan penerbitan faktur dilakukan di lokasi perusahaan induk, seperti Samarinda atau Balikpapan.

    “Padahal, kendaraan dan alat berat tersebut secara operasional bekerja di wilayah Kutai Kartanegara. Karena itu, harapan kami pembayaran PBBKB-nya dapat masuk ke Kutai Kartanegara sesuai dengan aktivitas operasionalnya,” jelas Aulia.

    Menurutnya, penggunaan bahan bakar saat kendaraan dan alat berat beroperasi perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam mencermati potensi penerimaan pajak berdasarkan aktivitas di lapangan.

    “Sekali lagi, kendaraan menggunakan bahan bakar ketika beroperasi, bukan ketika dalam keadaan diam. Nah, hal inilah yang sedang kita cermati dan sesuaikan agar pembayaran pajaknya benar-benar mencerminkan aktivitas operasional kendaraan tersebut,” tuturnya.

    Selain pembenahan pencatatan, Pemkab Kukar juga akan menelusuri kemungkinan adanya kekurangan pembayaran pajak pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, hal tersebut masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kewajiban masing-masing perusahaan.

    Dalam proses penertiban, Pemkab Kukar akan berkoordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian. Aulia menegaskan, perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

    Tindak lanjut dilakukan melalui tim terpadu yang melibatkan Bapenda Provinsi Kaltim, Bapenda Kukar, kejaksaan, dan kepolisian sesuai kewenangan masing-masing. (HB/ADV)

    DISKOMINFO KUKAR Halonusantara.id kukar Kutai Kartanegara Pemkab Kukar
    Share. Facebook WhatsApp Twitter Telegram
    Halo Nusantara

    Berita Terkini

    Anggaran Jalan Kukar Capai Puluhan Triliun, Pemkab Harus Kerjakan Bertahap

    November 16, 2026

    TPA Bekotok Diperkirakan Sampai 2029, DLHK Kukar Siapkan Lokasi Pengganti

    November 16, 2026

    Pemkab Kukar Benahi Wajah Kota, Pengecatan Trotoar Dikebut Jelang MTQH

    November 14, 2026
    Leave A Reply Cancel Reply

    Seputar Kaltim

    Penguatan Peran Penghubung Komisi Yudisial Jadi Kunci Menjaga Integritas Hakim

    September 17, 20262,014 Views

    JKT48, Raisa, dan NDX AKA Akan Panaskan Gema Fest Samarinda

    Mei 9, 20251,912 Views

    Gema Fest 2025 Sukses Guncang Samarinda, Ribuan Penonton Terpukau

    Mei 11, 20251,503 Views

    Gubernur Kaltim dan Jabar Perkuat Kerja Sama, Redakan Polemik Media Sosial

    Mei 4, 20251,136 Views
    Facebook X (Twitter) WhatsApp Telegram
    • Redaksi
    • Pedoman Media Siber
    • Sitemap
    Copyright © 2021, PT. Abdi Nusa Multimedia 

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.