Halonusantara.id, Samarinda – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kaltim berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) per 1 Juli 2022 mencapai 443 kasus.
Hal itu ditanggapi langsung oleh, Komisi IV DPRD Samarinda, Damayanti mengatakan, jika pihaknya telah melakukan revisi terhadap Perda terkait kekerasan perempuan anak di Samarinda.
Kami Komisi IV telah membuat usulan Perda dan telah masuk ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD, mengenai revisi Peraturan Daerah (Perda) No. 10 tahun 2013 tentang perlindungan perempuan dan anak,” ujar Damayanti, di ruang Kedewananya, Rabu, (18/01/2023).
Selanjutnya, Damayanti mengatakan, jika DPRD Samarinda juga miliki kewajiban atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebelum disahkan akan disosialisasikan kepada masyarakat terlebih dahulu, diharapkan masyarakat memahami terhadap tugas dan fungsi mereka, terhadap kejadian dilingkungan sekitar.
“Jadi selama ini yang kita ketahui di lapangan, jika terjadi kekerasan terhadap anak atau rumah tangga itu masyarakat hanya melihat, tidak berani ikut campur,” terangnya.
Untuk mengatasi hal itu, Ia berharap kepada masyarakat agar saling peduli antar sesama terutama mengenai banyaknya kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Kaltim khususnya Samarinda.
“Ini harus kita luruskan, masyarakat wajib melapor jika melihat hal seperti itu, karena anak-anak ini adalah generasi penerus wajah Samarinda kedepannya,” harapnya. (HN/ADV/Eko)
