Halonusantara.id, Samarinda – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Mimi Meriami BR Pane soroti persoalan kurangnya jumlah tenaga pendidik di Kalimantan Timur.
Berangkat dari hal tersebut disampaikan bahwa meskipun pengangkatan guru menjadi wewenang Pemerintah Pusat, Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memiliki mekanisme kebijakan atas momok masalah pendidikan di Benua Etam ini.
“Kami ini menyampaikan keluhan, dari Kepala Sekolah dan para guru khususnya di Kota Samarinda dan Balikpapan. Bagaiamana mau menambah kelas untuk menampung jumlah siswa yang lebih, sedangkan faktanya kita kekurangan guru,” jelasnya Pada Rabu (21/06/23).
Menurutnya, akibat kekurangan tenaga pendidik ini berdampak pada mekanisme pembelajaran yang kurang efektif, belum lagi bicara tentang kesejahteraan guru yang pihaknya terus perjuangkan dan suarakan di Parlemen Kaltim.
Lebih lanjut, peran Pemprov Kaltim sangat dibutuhkan dalam merumuskan mekanisme kebijakan yang tepat dan terukur atas fenomena kurangnya guru yang menjadi permasalahan dasar dalam dunia pendidikan di Benua Etam.
Terakhir, Mimi optimis jika disiapkan mekanisme kebijakan yang baik mahasiswa/i keguruan lulusan kampus-kampus di Kaltim secara kualitas dirasa sangat mumpuni untuk mengisi kurangnya jumlah tenaga pendidik tersebut.
“Saya rasa lulusan-lulusan kampus di Kaltim siap kalau memang ada panggilan, baik itu secara kualitas maupun kuantitas yang diketahui cukup banyak,” tutupnya(HN/Adv/ML)
