Halonusantara.id, Samarinda – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud menanggapi sejumlah persoalan berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.
Pimpinan DPRD Kaltim yang akrab disapa Hamas itu jug berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dapat memaksimalkan daya serap penggunaan APBD Tahun Anggaran 2023.
Diketahui, evaluasi pada penggunaan APBD 2022 hingga saat ini memasuki babak baru, setelah DPRD Kaltim mengevaluasi dengan melakukan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), tahapan itu berlanjut dengan Rapat Paripurna Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kaltim 2022.
Salah satu yang ditanggapi Hamas, yakni besarnya nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) pada APBD 2022 sebesar Rp 1,6 Triliun yang diharapkan tak lagi terjadi karena menurutnya dengan nilai Silpa yang begitu tinggi dapat menggambarkan minimnya daya serap penggunaan APBD.
“Itulah yang akan kami awasi agar jangan lagi terjadi pada APBD 2023, nanti kami bahas juga lewat Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kaltim,” kata Hamas saat diwawancarai awak media, Selasa (27/6/2023).
Solusi menghindari tingginya angka Silpa yaitu dengan memaksimalkan seluruh program Pemprov Kaltim untuk kepentingan umum yang telah sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan pada tahun ini.
“Banyak program yang bisa kita maksimalkan sehingga dapat menghindari angka Silpa yang tinggi ya,” sebutnya.
Terakhir, salah satu program yang disebutkan seperti program menekan angka stunting di Kaltim, tak hanya itu kesejahteraan masyarakat baik sosial maupun dari segi infrastruktur juga yang turut Hamas tegaskan agar menjadi perhatian Pemprov Kaltim. (MF/Adv/DPRDKaltim)
