Halonusantara.id, Balikpapan — Ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menjadi perhatian wakil rakyat di tingkat provinsi. Meski geliat ekonomi di wilayah ini terbilang positif, angka kemiskinan justru masih tinggi.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agus Aras, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Hotel Novotel Balikpapan pada Jumat, 11 Juli 2025. Ia mengaku prihatin dengan kondisi yang terjadi di daerah pemilihannya tersebut.
Agus mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, angka kemiskinan di Kutim mencapai 8,81 persen atau lebih dari 37 ribu jiwa. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 8,57 persen.
Salah satu penyebab yang disorot Agus adalah meningkatnya urbanisasi ke Kutim yang tidak diiringi perencanaan dan kesiapan daerah dalam menyerap pendatang baru.
“Banyak yang datang ke Kutim hanya bermodal harapan, tanpa rencana hidup yang jelas. Ini memicu permasalahan baru, termasuk kemiskinan,” ujarnya.
Selain itu, daya tarik sektor tambang, perkebunan, dan jasa dinilai menjadi magnet utama arus migrasi penduduk ke Kutim. Namun, potensi ekonomi ini belum sepenuhnya menjawab persoalan pemerataan kesejahteraan.
“Pertumbuhan ekonomi memang positif, tapi belum cukup menyentuh aspek pemerataan kesejahteraan,” jelasnya.
Agus mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk lebih serius dan terintegrasi dalam merancang kebijakan pengentasan kemiskinan. Ia menekankan perlunya program berbasis data yang mampu menyasar kebutuhan riil masyarakat.
“Jangan sampai angka pertumbuhan hanya jadi angka di atas kertas, sementara rakyat di bawah masih bergelut dengan kebutuhan dasar,” katanya.
Sebagai penutup, ia menyatakan bahwa Komisi IV DPRD Kaltim siap memberikan dukungan penuh dalam perumusan dan pengawasan kebijakan yang mampu menekan angka kemiskinan secara sistematis dan berkelanjutan di Kutim. (Eby/Adv)
