Halonusantara.id, Samarinda — Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memperkuat layanan pendidikan dasar kembali ditunjukkan melalui kebijakan peningkatan nominal Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun anggaran 2025. Kenaikan ini menyasar siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sekaligus menegaskan arah kebijakan pendidikan inklusif dan terintegrasi.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyampaikan bahwa program BOSDA tetap berjalan beriringan dengan program “Gratis Sekolah” yang digagas pemerintah provinsi, tanpa tumpang tindih dengan bantuan atau beasiswa dari kabupaten/kota.
“BOSDA tahun ini naik signifikan. Untuk SD dari Rp750 ribu menjadi Rp1 juta per siswa, dan untuk SMP dari Rp1 juta menjadi Rp1,5 juta. Ini belum termasuk bantuan seragam dan kebutuhan lainnya,” jelas Agusriansyah.
Ia menilai peningkatan ini sebagai langkah strategis Pemprov dalam menjawab tantangan pembiayaan pendidikan yang semakin kompleks. Namun demikian, ia menekankan pentingnya akurasi data agar bantuan dapat tepat sasaran.
Selain itu, Agusriansyah menjelaskan bahwa program “Gratis Sekolah” merupakan kebijakan yang dirancang secara mandiri oleh pemerintah provinsi dan tidak bersinggungan dengan skema bantuan dari pemerintah daerah lainnya. Program ini fokus pada jenjang pendidikan menengah dan sebagian pendidikan tinggi.
“Ini program provinsi, tidak berbenturan dengan program beasiswa kabupaten/kota. Tapi tentu tetap ada aturan mainnya, seperti larangan penerima ganda agar bantuan bisa menyebar lebih merata,” jelasnya.
Ia juga menegaskan perbedaan antara BOSDA yang menyasar operasional satuan pendidikan dan Gratis Sekolah yang ditujukan langsung ke peserta didik.
“Keduanya berbeda bentuk. Jadi bisa berjalan beriringan, asalkan tidak ada tumpang tindih dengan bantuan dari lembaga lain yang memiliki sasaran yang sama,” tegasnya.
Agusriansyah mengingatkan agar sistem pendataan dan distribusi bantuan mengedepankan integrasi antarlembaga untuk menghindari ketimpangan dan kecemburuan sosial.
“Transparansi sangat penting. Semua harus berbasis data. Kami di legislatif akan terus mengawal agar alokasi anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” imbuhnya.
Ke depan, ia berharap agar keberpihakan terhadap dunia pendidikan tidak hanya berhenti pada besaran anggaran, tetapi juga ditopang oleh perbaikan kualitas guru, efisiensi penggunaan dana, serta konsistensi dalam pelaksanaan program.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Jangan hanya kuat di awal, tapi harus konsisten sampai ke hasil akhirnya,” pungkasnya. (Eby/Adv)
