Halonusantara.id, Kutai Kartanegara — Wakil Ketua III DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Aini Faridah, menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar Tahun 2025–2029.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Pembahasan Rancangan Awal RPJMD yang digelar di ruang rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar, Senin (4/8/2025).
Aini menyebut, momentum awal pemerintahan baru harus dimanfaatkan untuk menyusun program pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, RPJMD merupakan dokumen strategis lima tahunan yang harus dirancang secara matang agar program prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dapat dijalankan secara tepat sasaran.
“RPJMD ini tidak bisa disusun sembarangan. Harus dipikirkan matang-matang karena ini menyangkut arah pembangunan lima tahun ke depan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kerja sama yang kuat antara lembaga eksekutif dan legislatif sangat diperlukan agar pembangunan berjalan merata dan terarah.
“Kalau kita tidak bersinergi, saya pikir pembangunan tidak akan merata,” tegasnya.
Aini juga menyoroti pentingnya peran anggota DPRD dalam proses perencanaan, mengingat setiap legislator memahami kondisi dan kebutuhan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
“Kami terdiri dari enam dapil, dan masing-masing anggota tahu apa yang menjadi prioritas utama di wilayahnya,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, Aini secara khusus menyoroti dua sektor yang menurutnya perlu mendapat perhatian lebih, yaitu pendidikan dan pariwisata. Ia menilai pendidikan merupakan hal mendasar dalam pembangunan sumber daya manusia.
“Kalau kita abai pada sektor pendidikan, maka kita akan tertinggal. SDM adalah penentu arah masa depan daerah,” kata Aini.
Ia berharap RPJMD yang sedang disusun benar-benar merepresentasikan kebutuhan riil masyarakat, dan menjadi pedoman pembangunan yang terukur, terarah, serta berkeadilan bagi seluruh wilayah di Kukar. (Hf/Adv)
