KUTAI KARTANEGARA — Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Akbar Haka, menyoroti pentingnya kejelasan mekanisme penyaluran stimulus ekonomi kreatif (ekraf) yang tercantum dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2025–2029. Hal ini disampaikan dalam rapat pembahasan RPJMD di ruang rapat Banmus DPRD Kukar, Senin (4/8/2025).
Akbar mengaku mencermati adanya rencana pemberian stimulus senilai Rp100 juta untuk pelaku ekraf. Namun ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak dilakukan secara asal dan perlu disertai seleksi yang ketat serta pengawasan yang jelas.
“Pelaku ekraf itu ada 17 subsektor, dan batasnya kadang abu-abu. Kita khawatir, kalau tidak ada kriteria yang jelas, bisa salah sasaran. Ibarat memberi motor balap ke pembalap pemula, bisa berbahaya dan tidak efektif,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah daerah untuk menjelaskan secara terbuka bagaimana proses seleksi stimulus tersebut dilakukan, berapa alokasi anggaran dari APBD, serta bagaimana mekanisme monitoring terhadap penggunaan bantuan.
Selain menyoroti sektor ekraf, Akbar juga mendorong adanya alokasi anggaran pendidikan yang lebih responsif terhadap perkembangan dunia kerja saat ini, termasuk dukungan untuk sertifikasi profesi.
Menurutnya, beasiswa yang selama ini cenderung berorientasi pada pendidikan formal konvensional seperti hukum, ekonomi, atau ilmu sosial, perlu diperluas ke ranah profesi dan keterampilan digital.
“Sekarang ini dunia bergerak sangat cepat, dan banyak profesi baru yang bermunculan karena kemajuan teknologi. Misalnya profesi prompt writer yang dibutuhkan dalam pemanfaatan AI seperti ChatGPT. Profesi ini memerlukan keterampilan khusus dan sertifikasi yang harganya tidak murah,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa prompt writer adalah profesi yang menuntut kemampuan teknis dalam menyusun perintah atau narasi spesifik untuk menghasilkan output visual, teks, atau suara dari sistem kecerdasan buatan (AI).
“AI hanyalah alat, tapi yang mengatur tetap manusia. Maka dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu menjembatani kebutuhan dan teknologi. Ini adalah bentuk adaptasi pendidikan terhadap zaman,” tegas Akbar.
Ia berharap dalam penyusunan RPJMD kali ini, pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyiapkan generasi muda Kukar agar mampu bersaing di era digital melalui pendidikan yang relevan dan program pemberdayaan ekonomi yang tepat sasaran. (Hf/Adv)
