Halonusantara.id, Samarinda – Rencana ambisius Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memberikan pendidikan tinggi gratis melalui program Gratispol mulai menuai sorotan, terutama terkait keberlanjutan dan efektivitas pembiayaan program tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menilai bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah progresif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal, namun harus dirancang dengan perencanaan yang matang agar tidak menjadi beban fiskal jangka panjang bagi daerah.
“Dengan angka sebesar itu, kita perlu pastikan bahwa dana yang digunakan memang benar-benar menghasilkan output yang berkualitas. Ini bukan sekadar soal membiayai kuliah, tapi investasi jangka panjang,” ujar Ananda.
Diketahui, program Gratispol diproyeksikan akan menyerap anggaran lebih dari Rp1 triliun dari APBD Kaltim, dan bahkan ditargetkan bisa menembus Rp1,5 triliun pada tahun 2030.
Besarnya alokasi tersebut, menurut Ananda, harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang ketat serta pengukuran dampak yang terstruktur dan transparan.
“Kami dari DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara aktif. Tapi yang paling penting, program ini harus punya indikator keberhasilan yang bisa diukur secara transparan,” tegasnya.
Ananda juga menyoroti pentingnya peran aktif perguruan tinggi mitra, baik negeri maupun swasta, dalam menjaga mutu pendidikan. Ia mengingatkan agar kualitas layanan akademik tidak menurun hanya karena dibiayai oleh pemerintah.
“Jangan sampai gratis tapi kualitasnya menurun. Ini tantangan besar, dan semua pihak harus terlibat,” katanya.
Ananda pun menilai bahwa program ini sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang membutuhkan SDM unggul dan siap saing. Namun, program ini tidak boleh dilaksanakan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan aspek pemerataan dan keberlanjutan fiskal.
Ananda menutup dengan menekankan bahwa tujuan akhir dari Gratispol haruslah menjamin akses pendidikan tinggi yang merata, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh warga Kaltim.
“Pendidikan tinggi gratis adalah langkah maju, tapi harus disertai dengan strategi pengelolaan keuangan, evaluasi berkala, dan pemerataan akses, agar manfaatnya tidak hanya dirasakan segelintir kelompok,” pungkasnya. (Eby/Adv)
