Halonusantara.id, Samarinda – Permasalahan parkir di Samarinda sampai saat ini masih belum terselesaikan dengan baik. Pasalnya, belum ada pengendalian soal lahan parkir yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda.
Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Anhar menyebut Pemerintah Kota seharusnya bisa mengambil kebijakan yang dapat menguntungkan Kota Samarinda.
Dalam hal ini pengendalian lahan parkir harus dilakukan baik yang ada maupun yang belum ada pengelolanya. Menurut Anhar, hal tersebut dapat menyelesaikan masalah yang sering dikeluhkan masyarakat sebab parkir yang ada saat ini belum sepenuhnya terselesaikan dengan baik.
“Karena saya termasuk orang lama di DPR ini yang selalu mendengar parkir liar parkir liar, hingga studi banding sampai di luar negeri tidak ada penyelesaiannya, tidak ada solusinya,” jelas Anhar.
Anhar menyerahkan kebijakan ini sepenuhnya kepada pihak Pemerintah Kota, jika ingin dilakukan penertiban itu bisa, sebab personil yang ada juga mencukupi untuk didistribusikan ke setiap lahan parkir secara menyeluruh.
“Jadi kalau parkir itu sekali lagi kembali kepada pemerintah, kembali pada kebijakan kita untuk melakukan penataan yang terkoordinir, terintegrasi dengan kebijakan pemerintah, mana yang boleh di parkir dan mana yang jangan,” tegasnya.
Kendati demikian, Anhar mengingatkan terkait area area yang disediakan tersebut juga perlu adanya pelayanan dalam hal ini pemungutan retribusi kepada orang yang mengkordinir area parkir tersebut.
“Susah juga kalo di tempat yang tidak ada pelayanannya, dan ini dilandaskan peraturan daerah, kalau tidak ada peraturan daerah yang mengatur disitu tempat itu, kemudian tidak ada tempat dan tidak ada pelayanan apa yang mau di cari,” pikirnya.
Akhir, Anhar berharap adanya sinergitas antara Pemerintah Kota dengan pengelola parkir yang saat ini belum masuk dalam kordinasi Pemerintah Kota, sehingga hal tersebut dapat menjadi sumber pendapatan Kota Samarinda.
Menurutnya dalam pelaksanaan kebijakan tersebut perlu ada landasan yang jelas dengan regulasi yang benar dan baik agar dapat terealisasikan dan juga perlu pengawasan yang ketat.
“Menurut saya tidak ada yang tidak bisa, banyak kok di daerah itu yang tidak punya Sumber Daya Alam dan hanya mengandalkan pajak parkir itu saja mereka mendapatkan pendapatan,” tutupnya.(HN/Adv/Ics)
