Halonusantara.id, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin menekankan pentingnya penguatan pendapatan daerah di tengah penurunan APBD Kaltim dari Rp21 triliun menjadi Rp15 triliun di tahun mendatang.
Ia menilai kondisi ini harus menjadi momentum untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) saat ini masih bergantung pada sektor sumber daya alam, padahal banyak sektor lain yang berpotensi mendongkrak pendapatan daerah.
“Ketergantungan kita di Kukar masih besar pada SDA. Padahal ada potensi lain yang bisa menopang PAD,” ucapnya.
Husni menyoroti, sektor pertambangan dan perusahaan besar yang beroperasi di Kukar sebagai sumber pajak belum terserap secara optimal, mulai dari pajak kendaraan operasional, alat berat, hingga pajak BBM.
“Perusahaan berbasis SDA pasti menggunakan banyak kendaraan dan alat berat, dan itu punya potensi pajak,” tegas Husni.
Ia menilai pemerintah provinsi seharusnya mampu mengoptimalkan potensi yang ada agar manfaatnya dapat dirasakan kembali oleh kabupaten/kota. Husni juga mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan daerah.
“Pemkab harus ikut aktif menginventarisasi potensi pajak. Jangan hanya menunggu dari provinsi,” tegasnya.
Terakhir, ia berharap kerja sama antarpemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sekaligus menjaga stabilitas fiskal Kaltim di tengah penurunan APBD. (Ngl/Adv/DPRDKaltim)
