Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dan DPRD Kukar menyepakati Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan nilai sekitar Rp7,9 triliun.
Meski secara nominal lebih besar dibandingkan APBD murni 2026, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyebut nilai tersebut tidak mencerminkan adanya penambahan anggaran secara riil.
Perbedaan itu terjadi karena struktur APBD Perubahan memuat pencatatan pinjaman Pemkab Kukar kepada Bankaltimtara sebesar Rp820 miliar.
“Secara angka terlihat lebih besar daripada anggaran murni tahun 2026. Kenapa bisa lebih besar? Karena di perubahan ini kami menatausahakan pinjaman di Bankaltimtara sebesar Rp820 miliar,” kata Aulia usai Rapat Paripurna ke-11 Masa Sidang I DPRD Kukar di Ruang Serbaguna DPRD Kukar, Rabu (30/9/2026).
Menurut Aulia, pinjaman tersebut sebelumnya telah digunakan dan dilunasi pemerintah daerah.
Pencatatannya dalam APBD Perubahan dilakukan setelah Pemkab Kukar berkonsultasi dengan pihak terkait mengenai mekanisme penatausahaan pinjaman daerah.
Dengan adanya pencatatan tersebut, nilai APBD Perubahan secara nominal mencapai sekitar Rp7,9 triliun.
Namun, jika komponen pinjaman tersebut tidak dihitung, Aulia menyebut kemampuan anggaran riil Kukar justru mengalami penurunan dibandingkan APBD murni.
“Realnya APBD kita itu turun sekitar Rp100 miliar daripada anggaran murni. Sehingga sebenarnya realnya cuma Rp7,1 triliun, ditambah dengan hutang itu menjadi Rp7,9 triliun,” jelasnya.
Aulia mengatakan, penyusunan APBD Perubahan 2026 dilakukan dengan menyesuaikan kondisi daerah, perubahan regulasi, proyeksi pendapatan serta efisiensi belanja.
“Dengan menyesuaikan beberapa perkembangan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, regulasi-regulasi yang baru, perhitungan yang cermat terhadap pendapatan, efisiensi terhadap pengeluaran atau belanja, dan itu kita rumuskan dalam bentuk anggaran perubahan tahun 2026,” ujarnya.
Dengan disepakatinya APBD Perubahan 2026, Pemkab Kukar selanjutnya akan memasuki tahap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Aulia meminta proses eksekusi anggaran dilakukan secara cepat agar program pembangunan yang masuk dalam APBD Perubahan dapat segera berjalan. (HB/ADV)
