Halonusantara.id, Kutai Kartanegara — Polemik belum cairnya bonus dan uang saku bagi atlet dan pelatih asal Kutai Kartanegara (Kukar) yang berlaga di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024 mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kukar, Selasa (22/7/2025).
Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, menyatakan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Ia mengaku kaget mengetahui bahwa hingga saat ini para atlet peraih medali belum menerima haknya, sementara di daerah lain seperti Samarinda dan Kutai Timur, bonus dan uang saku telah dibayarkan.
“Jujur saja, kami kaget dan juga miris. Atlet-atlet berprestasi dari Kukar belum menerima bonus maupun uang saku, padahal perjuangan mereka membawa nama daerah di level nasional sudah tidak diragukan,” ujar Faisal usai memimpin rapat.
Faisal mengungkapkan, berdasarkan hasil beberapa forum rapat, terungkap bahwa munculnya regulasi baru menjadi salah satu penghambat pencairan dana. Regulasi tersebut dinilai membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam menyalurkan bonus untuk atlet.
“Kami akan segera menjalin komunikasi dengan daerah lain yang sudah mencairkan bonus untuk mengetahui dasar hukum dan mekanisme yang mereka gunakan. Ini penting agar kita bisa menempuh langkah yang tepat,” jelasnya.
Jika persoalan ini tak kunjung selesai di tingkat daerah, Komisi IV DPRD Kukar bahkan berencana membawa kasus ini ke Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Selain itu, pihaknya juga membuka opsi untuk melibatkan aparat penegak hukum agar proses pencairan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
“Kita belajar dari pengalaman sebelumnya. Pernah ada masalah hukum terkait pencairan bonus atlet di KONI, dan kita tidak ingin itu terulang. Maka pendampingan hukum akan sangat penting,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Faisal memastikan bahwa DPRD Kukar akan mengawal persoalan ini hingga tuntas. Ia menegaskan bahwa penghargaan terhadap atlet tidak boleh ditunda, apalagi dikorbankan oleh kerumitan administratif.
“Apapun hasilnya, pahit atau manis, kami akan terus mencari solusi terbaik. Yang jelas, para atlet harus mendapatkan hak mereka,” pungkasnya. (Hf/Adv)
