Halonusantara.id, Kutai Kartanegara — Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menilai penyampaian informasi yang jelas mengenai program pemerintah menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat, terutama saat pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran.
Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah agar memahami arah pembangunan serta manfaat yang diharapkan.
Hal itu disampaikan Aulia saat menjadi dosen tamu di Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman (Unmul), Sabtu (10/10/2026).
Aulia mengatakan, jurnalis dan media massa memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
Pemberitaan yang informatif dinilai dapat membantu publik memahami langkah pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan menjalankan pembangunan.
“Apa yang sudah kita lakukan harus tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Untuk menyampaikan itu, teman-teman jurnalis melalui media-media bisa melakukan hal tersebut dengan baik,” ungkapnya.
Ia menyebut komunikasi publik berkaitan dengan upaya membangun government branding atau citra pemerintah. Menurutnya, informasi mengenai program dan hasil kerja pemerintah perlu disampaikan secara jelas agar masyarakat mengetahui apa yang sedang dikerjakan pemerintah daerah.
Aulia juga menilai kepercayaan masyarakat penting untuk mendorong keterlibatan publik dalam pembangunan. Karena itu, komunikasi pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan kebijakan, tetapi juga perlu membantu masyarakat memahami tujuan dan pelaksanaannya.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menghambat pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Kukar tetap berupaya mengatur prioritas belanja agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara optimal.
Salah satu kebijakan yang diterapkan ialah mempertahankan belanja pegawai tanpa pengurangan. Sementara itu, efisiensi dilakukan pada belanja operasional dengan tetap mengoptimalkan belanja modal serta belanja barang dan jasa.
Menurut Aulia, penghematan anggaran harus dilakukan secara terukur dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kalau menurut hemat kami, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kukar hari ini dalam rangka efisiensi, kita berupaya agar pelayanan publik ini tidak terganggu dan masyarakat benar-benar merasakan hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat,” pungkasnya. (HB/ADV)
