Halonusantara.id, Samarinda – Lonjakan kasus pernikahan anak di Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun 2025 memicu keprihatinan mendalam dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti. Ia menilai kurangnya edukasi kesehatan reproduksi di kalangan remaja menjadi pemicu utama maraknya pernikahan usia dini di daerah ini.
Data dari Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim mencatat, hingga pertengahan 2025, terdapat 288 kasus pernikahan anak di bawah usia 19 tahun. Kota Balikpapan menjadi wilayah penyumbang kasus tertinggi.
Damayanti menekankan pentingnya pemahaman tentang fungsi dan tanggung jawab reproduksi sejak usia sekolah agar generasi muda tidak mengambil keputusan yang berisiko.
“Banyak dari mereka belum siap secara mental maupun fisik, sehingga berisiko tinggi mengalami KDRT, stunting, hingga putus sekolah,” sebutnya.
Ia juga menilai keberadaan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) belum menunjukkan kinerja yang optimal dalam mengatasi persoalan anak, meskipun telah menerima alokasi anggaran tahunan sebesar Rp 400 juta.
“Kalau kita lihat di lapangan, yang bergerak cepat justru tim seperti TRC PPA yang dipimpin Bu Rina Zainum. Sementara KPAD sendiri terkesan pasif. Ini tentu jadi pertanyaan besar bagi kami,” tuturnya.
Menurutnya, KPAD tidak bisa hanya menjadi lembaga formal tanpa inovasi nyata. Ia menekankan perlunya langkah-langkah progresif yang terukur untuk menjawab kompleksitas permasalahan anak masa kini.
Lebih jauh, Damayanti mendorong agar KPAD segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kerja internal, membangun kolaborasi lintas sektor, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya.
“Anggaran besar harus diiringi dengan gerak nyata dan strategi yang tepat sasaran,” urainya.
Sebagai solusi, ia mengusulkan kerja sama erat antara KPAD dan Dinas Pendidikan guna menghadirkan program edukasi yang menyentuh langsung para pelajar. Kolaborasi lintas lembaga ini dinilainya penting untuk mencegah pernikahan anak sejak dari ruang-ruang kelas.
“Permasalahan ini tidak bisa diselesaikan satu lembaga saja. Kita butuh pendekatan yang terintegrasi agar edukasi bisa masuk ke ruang-ruang kelas,” tutupnya. (Eby/Adv)
