Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Memasuki musim penghujan, sejumlah wilayah di Kutai Kartanegara (Kukar) mulai terdampak bencana alam seperti banjir, longsor, dan sedimentasi sungai. Anggota Komisi II DPRD Kukar, Rahmad Dermawan, menyoroti kondisi ini terutama di kawasan yang berdekatan dengan aktivitas pertambangan.
Ia mengungkapkan, lemahnya pengawasan terhadap aktivitas tambang menyebabkan berbagai persoalan lingkungan muncul setiap tahun. Ia menyebut, perusahaan tambang harus bertanggung jawab secara moral terhadap masyarakat yang terdampak.
“Sekarang ini banyak kawasan yang berdekatan dengan tambang terdampak langsung, baik itu banjir, longsor, maupun sedimentasi sungai,” kata Rahmad Dermawan, Sabtu (17/5/2025).
Ia mencontohkan kejadian longsor di Jalan Sanga-Sanga Dalam yang terjadi belum lama ini. Menurutnya, longsor tersebut disebabkan oleh aktivitas tambang yang terlalu dekat dengan badan jalan.
“Saya sendiri sudah turun ke 2–3 titik di sana, dan saat ini sudah mulai ada penanganan oleh perusahaan dan pemerintah,” ujarnya.
Terkait upaya mitigasi, Rahmad menyampaikan bahwa DPRD saat ini sedang mendorong adanya pertemuan antara pemerintah dan perusahaan tambang untuk membahas solusi jangka panjang atas persoalan lingkungan ini.
Salah satu langkah yang sedang diupayakan adalah mengundang pihak perusahaan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kukar.
“Kami ingin perusahaan-perusahaan ini hadir di RDP, karena tanggung jawab sosial terhadap dampak lingkungan masih sangat lemah,” tegasnya.
Dirinya juga menyinggung keberadaan tambang ilegal yang turut memperparah situasi. Menurutnya, aktivitas tambang tanpa izin menyulitkan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan mitigasi.
“Ini yang sedang kita dorong agar bisa ditertibkan. Tanpa itu, penanganan dampak lingkungan akan terus terbatas,” tutupnya. (Hf/Adv)
