Halonusantara.id, Samarinda – Kinerja perusahaan di Kalimantan Timur dalam hal pengelolaan lingkungan, tanggung jawab sosial (CSR), dan pemberdayaan tenaga kerja lokal kembali menjadi sorotan. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menyatakan masih banyak laporan dari masyarakat terkait dampak negatif aktivitas industri yang belum tertangani dengan baik.
“Banyak perusahaan memang sudah mendapat penghargaan lingkungan. Tapi di lapangan, kami justru menerima banyak laporan dari masyarakat soal lemahnya penanganan,” ujar Darlis,
Ia mencontohkan beberapa persoalan krusial yang dikeluhkan warga, seperti banjir yang makin meluas, sungai yang tersumbat, hingga reklamasi lahan pascatambang yang belum optimal.
“Normalisasi sungai, reklamasi, dan penanganan banjir harus menjadi perhatian. Ini bukan hal sepele,” tegas politisi PAN itu.
Salah satu kekhawatiran serius yang diungkap Darlis ialah posisi instalasi pengolahan limbah (waste treatment plant/WTP) perusahaan tambang yang terlalu dekat dengan sungai. Meski telah diklaim aman oleh perusahaan, potensi pencemaran tetap menjadi ancaman lingkungan.
“Kami ingin cek langsung. Inspeksi lapangan akan kami agendakan dalam waktu dekat,” tandasnya.
Pada aspek tanggung jawab sosial perusahaan, Darlis menyoroti rendahnya porsi anggaran CSR yang dialokasikan untuk pendidikan. Menurutnya, hal itu sangat tidak sebanding dengan kapasitas dan umur operasional perusahaan.
“Kami cukup kaget dan kecewa. Dana CSR untuk beasiswa ternyata tidak sebanding dengan kapasitas produksi perusahaan,” sesalnya.
Ia pun mengusulkan agar CSR di bidang pendidikan diarahkan pada kebutuhan nyata, seperti bantuan biaya hidup mahasiswa, bukan sekadar seremonial. “CSR pendidikan sebaiknya diarahkan ke pos yang benar-benar dibutuhkan, seperti biaya hidup mahasiswa. Itu bentuk kolaborasi positif,” jelasnya.
Di bidang ketenagakerjaan, perusahaan juga dinilai masih mengabaikan potensi lokal dengan dalih klasik soal minimnya kompetensi SDM setempat. Menurut Darlis, perusahaan harusnya mengambil peran aktif dalam peningkatan keterampilan melalui pelatihan.
“Tidak bisa lagi berdalih soal keterbatasan skill. Kalau memang kurang, perusahaan harus hadir dengan pelatihan yang sesuai kebutuhan industri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Darlis menyatakan bahwa seluruh temuan dan masukan tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi DPRD untuk memastikan perusahaan berperan sebagai mitra pembangunan, bukan sekadar entitas bisnis.
“Seluruh masukan ini akan jadi bahan evaluasi. Kami juga akan menjadwalkan kunjungan lanjutan ke beberapa perusahaan untuk membahas isu-isu ini bersama manajemen,” pungkasnya. (Eby/Adv)
