Halonusantara.id, Samarinda – Rapat Paripurna ke-26 DPRD Kalimantan Timur yang digelar pada Senin (28/07/2025) tak hanya membahas pengesahan Laporan Akhir Pansus RPJMD Kaltim 2025–2029. Di penghujung rapat, sorotan tajam datang dari Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, yang menekankan pentingnya menjaga hubungan sinergis antara legislatif dan eksekutif di lingkungan pemerintahan daerah.
Darlis mengingatkan bahwa relasi antara Gubernur, Wakil Gubernur, dan DPRD harus dijalankan sesuai koridor hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 11 Tahun 2020.
“Kita semua memiliki tanggung jawab menjaga harmonisasi kelembagaan. Tidak boleh ada kecenderungan dari pihak manapun untuk mengesampingkan DPRD dalam pengambilan keputusan penting,” ujar Darlis.
Ia menyampaikan kekhawatiran atas munculnya kebijakan dari Pemerintah Provinsi yang dinilai kurang melibatkan DPRD, terutama dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, peluncuran kebijakan baru di tengah proses pembahasan anggaran dapat menghambat kelancaran proses tersebut.
“Kami meminta tidak ada kebijakan baru diluncurkan selama pembahasan APBD 2026 berlangsung. Komunikasi yang baik dan mekanisme bersama dengan DPRD wajib dijalankan,” tegasnya.
Darlis menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan perubahan yang akan diambil harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan demi menjaga akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
“Setiap perubahan muatan harus melalui jalur yang sah. Itu kunci agar proses berjalan tepat waktu dan hasilnya akuntabel,” jelas Darlis.
Menutup pernyataannya, ia menekankan bahwa DPRD dan kepala daerah merupakan hasil dari proses demokrasi yang sah dan memiliki legitimasi yang setara. Oleh karena itu, setiap keputusan strategis harus diambil secara kolektif dan terbuka.
“DPRD adalah representasi rakyat, sebagaimana halnya kepala daerah. Maka dari itu, kebijakan harus dilandasi oleh proses demokratis yang terbuka dan melibatkan semua pihak,” pungkasnya. (Eby/Adv)
