Halonusantara.id, Samarinda – Di balik kemajuan pembangunan di ibu kota Kalimantan Timur, masih terdapat sekolah negeri yang nyaris terlupakan. SMA Negeri 4 Samarinda menjadi bukti nyata bahwa ketimpangan fasilitas pendidikan belum sepenuhnya teratasi, bahkan di tengah kota sekalipun.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyoroti keras kondisi sekolah yang telah berdiri lebih dari 40 tahun itu. Menurutnya, sangat memprihatinkan bahwa sekolah tersebut belum pernah menerima bantuan pembangunan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim sejak berdiri.
“Ini bukan sekadar soal bangunan sekolah. Ini soal keadilan. Bagaimana mungkin ada sekolah negeri di ibu kota provinsi yang selama 43 tahun belum pernah mendapat perhatian anggaran daerah?” ujarnya.
Berlokasi di kawasan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, SMAN 4 berada di lingkungan yang cukup menantang. Dikelilingi oleh rawa-rawa dan padatnya permukiman, akses serta kondisi fisik sekolah kerap tertinggal jauh dibanding sekolah-sekolah yang berada di pusat kota.
“Sekolah-sekolah di pusat kota dibangun bertingkat, dilengkapi sarana modern. Tapi di sini, di pinggiran, sekolah masih kesulitan infrastruktur dasar. Ini potret ketimpangan yang nyata,” terangnya.
Darlis mendesak agar Pemprov Kaltim segera mengalokasikan dana pembangunan untuk SMAN 4 melalui APBD Perubahan 2025. Ia mengingatkan bahwa perencanaan konstruksi harus disesuaikan dengan kondisi geografis setempat agar tak menimbulkan masalah baru.
“Pembangunan di daerah rawa tidak bisa dilakukan dengan sistem urugan. Yang benar adalah membangun gedung panggung agar tidak memperparah risiko banjir,” jelasnya.
Lebih lanjut, Darlis menekankan bahwa perhatian terhadap sekolah-sekolah di wilayah pinggiran bukan hanya soal proyek fisik, melainkan bagian dari upaya nyata dalam menciptakan keadilan dalam dunia pendidikan.
“Kalau kita bicara kualitas SDM, maka fasilitas pendukung adalah fondasi. Jangan hanya sekolah unggulan yang mendapat prioritas. Sekolah di pinggiran juga punya hak yang sama,” ungkapnya.
Seruan ini menjadi pengingat bagi para pemangku kebijakan, bahwa pemerataan anggaran pendidikan harus menyentuh semua lapisan, termasuk sekolah yang selama ini berada di bawah bayang-bayang keterbatasan. Pemerintah daerah dan DPRD diharapkan bersinergi memperjuangkan fasilitas yang setara demi masa depan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan. (Eby/Adv)
