Halonusantara.id, Samarinda – Keresahan mulai dirasakan masyarakat Kota Samarinda akibat gejolak ekonomi nasional yang kini merambah ke level daerah. Penurunan daya beli yang semakin terlihat di berbagai sektor menjadi sinyal kuat bahwa kondisi ekonomi lokal tengah menghadapi tekanan serius.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menyatakan keprihatinannya terhadap dinamika ekonomi yang semakin tidak menentu. Ia menyoroti menurunnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, yang dinilai sebagai indikator awal dari melemahnya kekuatan ekonomi keluarga.
“Kita semua bisa melihat langsung di lapangan. Aktivitas jual beli mulai melambat, kios dan pasar tradisional mulai sepi, bahkan UMKM pun mengeluhkan omzet yang terus menurun. Ini semua tanda bahwa daya beli masyarakat sedang dalam kondisi lemah,” ungkap Iswandi
Menurutnya, dampak dari kondisi ini tidak bisa dianggap remeh. Ia menekankan bahwa krisis ekonomi tidak hanya soal konsumsi rumah tangga yang menurun, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi daerah, termasuk ancaman meningkatnya angka pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor.
“Kita perlu data yang konkret. Berapa banyak pekerja yang di-PHK? Seberapa besar peningkatan pengangguran dalam enam bulan terakhir? Ini harus menjadi perhatian Pemkot. Jangan sampai kita terlalu lambat membaca situasi,” tegasnya.
Politikus dari Fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa penurunan daya beli juga memperlambat perputaran ekonomi lokal. Ketika masyarakat tidak memiliki daya untuk membeli, maka sektor perdagangan, jasa, hingga industri kecil akan ikut terpuruk.
Iswandi pun mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk segera melakukan langkah mitigasi yang komprehensif. Ia menyarankan agar Pemkot tidak hanya mengandalkan laporan statistik semata, namun juga turun langsung ke lapangan untuk menangkap realitas yang terjadi.
“Saat seperti ini, evaluasi ekonomi secara menyeluruh harus segera dilakukan. Termasuk melakukan pendekatan-pendekatan dengan dunia usaha, pelaku UMKM, hingga masyarakat kecil. Jangan sampai krisis ekonomi ini menjadi bom waktu,” lanjutnya.
Lebih jauh, ia mengusulkan agar kebijakan jangka pendek hingga jangka panjang segera dirumuskan. Beberapa langkah konkret seperti penciptaan lapangan kerja baru, penguatan sektor UMKM, dan optimalisasi jaring pengaman sosial harus menjadi prioritas utama pemerintah.
“Pemerintah harus proaktif. Kalau pendapatan masyarakat turun, maka permintaan menurun. Kalau permintaan turun, produksi ikut menurun. Itu akan menciptakan siklus yang berbahaya jika dibiarkan terlalu lama,” pungkasnya.
Iswandi juga berharap adanya komunikasi yang lebih intens antara DPRD dan Pemkot dalam menyusun program pemulihan ekonomi. Ia menilai sinergi antarlembaga akan mempercepat respons dan memperkuat efektivitas kebijakan yang diterapkan. (EP/Adv)
