Halonusantara.id, Samarinda — Dinas Sosial Kalimantan Timur (Dinsos Kaltim) terus mengembangkan pendekatan baru dalam menekan angka kemiskinan. Tidak lagi hanya bergantung pada pemberian bantuan sosial, Dinsos mulai mengalihkan fokus ke penguatan kemandirian masyarakat miskin agar mampu keluar dari garis kemiskinan secara berkelanjutan.
Kepala Dinsos Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga pendekatan utama yang kini menjadi strategi penanganan kemiskinan. Pendekatan pertama adalah dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui bantuan sosial berupa uang tunai dan sembako.
“Memang ada beberapa pendekatan untuk mengatasi kemiskinan, paling tidak ada tiga pendekatan yang kami lakukan. Pertama, mengurangi beban pengeluaran dari masyarakat miskin. Itu melalui bantuan-bantuan sosial yang kita berikan, baik bantuan langsung maupun bantuan berupa sembako,” ujar Andi, Senin (14/7/25).
Pendekatan kedua difokuskan pada pemberdayaan ekonomi melalui bantuan usaha. Masyarakat miskin didorong agar memiliki usaha sendiri yang kemudian akan terus didampingi agar berkembang dan dapat menghasilkan pendapatan.
“Pendekatannya adalah pemberdayaan ekonomi. Kita memberikan bantuan usaha ekonomi supaya mereka punya usaha. Nanti usahanya terus kita dampingi supaya berkembang, sehingga bisa mendapat penghasilan dan keluar dari kemiskinannya,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa Dinsos Kaltim kini mulai menggeser arah kebijakan dari hanya memberi bantuan menuju mendorong kemandirian.
Ia berharap keluarga miskin tidak terus-menerus bergantung pada bantuan pemerintah.
“Kami mulai menggeser fokus, dari sekadar memberi bantuan menjadi mendorong kemandirian. Kami harap keluarga miskin tidak lagi bergantung pada bantuan sosial, tapi mampu bangkit lewat usaha sendiri,” katanya.
Sementara pendekatan ketiga dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan Dinas Pekerjaan Umum. Fokusnya adalah meningkatkan kualitas lingkungan permukiman masyarakat miskin, seperti perbaikan kawasan kumuh, penyediaan air bersih, dan sanitasi.
“Yang ketiga ini lebih banyak lintas sektor yang mengerjakan, terutama Dinas PU, untuk membangun atau menggantikan kawasan kumuh yang tidak layak huni. Karena tidak punya air bersih dan jamban itu semua faktor pembentuk kemiskinan,” ungkapnya.
Selain ketiga pendekatan tersebut, Dinsos Kaltim juga berupaya memperluas akses pendidikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan uang tunai diberikan kepada keluarga kurang mampu agar anak-anak tetap bisa bersekolah.
“Bantuannya berupa uang agar masyarakat bisa mengakses pendidikan. Itu sifatnya juga mengurangi beban pengeluaran karena bentuknya uang. Kami juga membantu melalui pendidikan,” jelas Andi.
Berdasarkan data Dinsos Kaltim tahun 2024, Kutai Kartanegara menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak secara absolut, yakni mencapai 59 ribu jiwa atau 7,28 persen dari total populasi. Sementara Mahakam Ulu (Mahulu) menjadi daerah dengan persentase kemiskinan tertinggi, yakni 10,75 persen, meskipun jumlah penduduk miskinnya hanya sekitar 2.900 jiwa.
Dinsos Kaltim berkomitmen untuk terus mendorong strategi pengentasan kemiskinan secara konsisten dan partisipatif. Kolaborasi antara bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, perbaikan lingkungan, dan dukungan pendidikan diharapkan mampu mengangkat warga dari jerat kemiskinan.
“Yuk, kita bisa keluar dari kemiskinan. Tapi semua harus bergerak bersama, termasuk keluarga-keluarga itu sendiri. Kita dorong mereka untuk percaya bahwa ada harapan lewat usaha dan pendidikan,” pungkasnya. (Na/Adv/DiskominfoKaltim)
