Halonusantara.id, Samarinda — Pendidikan vokasi di Kalimantan Timur (Kaltim) kini memasuki babak baru. Tak lagi sekadar mencetak lulusan siap kerja, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diarahkan menjadi garda terdepan dalam mendorong ketahanan pangan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan, melalui pemanfaatan lahan pascatambang yang selama ini dianggap tidak produktif.
Langkah strategis ini diinisiasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim dengan memfungsikan area sekolah, termasuk lahan bekas tambang, sebagai laboratorium hidup. Di sinilah siswa belajar bukan hanya teori, tetapi praktik langsung mengelola pertanian terpadu berbasis komoditas lokal.
“Pendidikan harus menjawab tantangan nyata di lapangan, bukan hanya mengajarkan konsep. Kami ingin siswa memiliki keterampilan hidup yang relevan, termasuk dalam sektor pertanian yang saat ini sangat krusial,” ujar Surasa, Kepala Bidang SMK Disdikbud Kaltim, Senin (28/7/2025).
Sebagai langkah awal, program ini diuji coba di SMK Al Jabal Nur di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara. Sekolah tersebut memiliki lahan eks tambang yang kini ditanami pisang grecek varietas khas Kaltim yang telah tersertifikasi secara nasional.
Meski baru ditanam, hasil pertumbuhan menunjukkan potensi tinggi untuk budidaya berkelanjutan.
Tak hanya pisang, lahan tersebut juga dikembangkan untuk komoditas lain seperti jeruk purut serta tanaman endemik bernilai ekonomi tinggi seperti Ulin, Kapur, dan Kemiri Sunan.
Khusus Kemiri Sunan, potensinya tak terbatas pada hasil pertanian semata, namun juga sebagai sumber energi terbarukan karena bijinya bisa diolah menjadi biodiesel.
“Kemiri Sunan memang belum bisa dikonsumsi, tetapi nilai strategisnya sebagai bahan bakar nabati sangat besar. Kita sedang dalam tahap uji kelayakan,” ungkap Surasa.
Program ini juga dirancang untuk melampaui kegiatan tanam. Disdikbud Kaltim menyiapkan model hilirisasi, di mana hasil pertanian akan diolah dan dipasarkan langsung oleh sekolah.
Tujuannya adalah menciptakan ekosistem ekonomi mikro berbasis sekolah, yang memperkuat jiwa kewirausahaan siswa sejak dini.
Dalam konteks ini, SMK bukan lagi institusi pasif, tetapi menjadi aktor ekonomi lokal yang produktif. Konsep ini sekaligus membuka ruang kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta, dengan prinsip kesetaraan akses terhadap program unggulan.
“Kami ingin menghapus batas. Semua SMK, baik negeri maupun swasta, harus bisa mengakses peluang yang sama dalam membangun model pendidikan yang relevan,” jelasnya.
Lebih dari sekadar proyek sekolah, inisiatif ini mencerminkan arah baru pendidikan di Kaltim: pendidikan yang menyatu dengan isu-isu besar seperti ketahanan pangan, pemulihan lahan kritis, hingga transisi menuju energi hijau.
Di tengah tantangan global, SMK justru tampil sebagai agen perubahan, menunjukkan bahwa transformasi bisa dimulai dari satu hektare lahan dan sekelompok pelajar yang diberdayakan. (Na/Adv/DiskominfoKaltim)
