Halonusantara.id, Samarinda — Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus memantapkan langkah strategisnya dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai persiapan menghadapi peran barunya sebagai tuan rumah Ibu Kota Nusantara (IKN).
Salah satu fokus utama pemerintah daerah adalah memastikan bahwa pendidikan berkualitas tidak hanya menjadi hak eksklusif masyarakat kota, tetapi juga menjangkau hingga ke pelosok dan kawasan terpencil.
Dalam konteks ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim menegaskan pentingnya pemerataan layanan pendidikan. Bagi pemerintah provinsi, keberadaan sekolah yang layak dan guru yang mumpuni di daerah pedalaman bukanlah pilihan, melainkan kewajiban.
“Standar pelayanan minimal dalam pendidikan harus berlaku menyeluruh. Anak-anak di pedalaman tidak boleh merasa ditinggalkan dalam pembangunan,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Rahmat Ramadhan.
Menurutnya, pembangunan sektor pendidikan tidak bisa semata diukur dari fisik bangunan sekolah. Lebih dari itu, kualitas pembelajaran, ketersediaan sarana-prasarana penunjang, serta kenyamanan lingkungan sekolah turut menjadi indikator penting.
Rahmat menekankan bahwa upaya menjembatani kesenjangan pendidikan antara kota dan daerah terpencil harus dilakukan secara menyeluruh, dari rehabilitasi sekolah hingga penguatan kapasitas tenaga pendidik.
Pemerintah daerah disebutnya tengah berupaya menyentuh titik-titik paling terluar di Kaltim, termasuk wilayah yang tergolong 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
“Pendidikan bukan soal papan tulis dan kursi saja. Ini tentang menciptakan ruang belajar yang sehat, aman, dan mendukung proses tumbuh-kembang anak. Mereka berhak menyuarakan apa yang mereka butuhkan dan rasakan,” lanjutnya.
Upaya pemerataan pendidikan ini bukan sekadar misi sosial, melainkan bagian integral dari strategi jangka panjang Kaltim dalam membangun pondasi SDM yang adaptif, kreatif, dan berdaya saing tinggi.
Pasalnya, pembangunan fisik IKN saja tidak cukup tanpa kesiapan manusia yang akan menjalankan roda pemerintahan dan layanan publik ke depan.
Rahmat menyebut, ketimpangan pendidikan tidak boleh menjadi warisan di tengah ambisi besar Indonesia memindahkan ibu kota. Ia berharap langkah-langkah konkret yang diambil hari ini mampu mengikis jurang akses dan kualitas antarwilayah.
“Kita tidak ingin melihat dua wajah pendidikan di Kaltim yang satu modern di kota, dan satu lagi tertinggal di pedalaman. Pendidikan harus menjadi jembatan keadilan sosial, bukan penguat ketimpangan,” tegasnya.
Dengan menjadikan pendidikan sebagai alat pemersatu dan penggerak keadilan, Pemprov Kaltim berkomitmen menghadirkan negara hingga ke ruang-ruang kelas yang jauh dari pusat kota.
Visi ini diyakini menjadi pondasi kuat dalam menyambut masa depan baru Kaltim sebagai episentrum pemerintahan nasional. (Na/Adv/DiskominfoKaltim)
