Halonusantara.id, Samarinda – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur, melalui UPTD Pengelola Prasarana Olahraga (PPO), akan melakukan penataan sistem parkir di kawasan Gelanggang Olahraga (GOR) Kadrie Oening.Masalah ini memang kerap dikeluhkan masyarakat. Pungutan liar membuat ketidaknyamanan masyarakat saat berkunjung.
Kepala UPTD PPO Dispora Kaltim, Junaidi, menyatakan langkah ini tidak hanya ditujukan untuk menertibkan arus kendaraan. Tetapi juga menjadi strategi utama penghapusan praktik pungli yang sering terjadi.
“Masyarakat mempunyai hak atas kenyamanan saat beraktivitas di area GOR. Kami telah merencanakan penataan ulang dan sekaligus akan membangun gedung parkir,” tegas Junaidi.
Junaidi menjelaskan, lahan parkir yang selama ini dikelola secara tidak resmi telah membuka celah bagi oknum tak bertanggung jawab untuk menarik pungutan tanpa dasar
“Parkir ini situasi mau tidak mau harus dikelola. Sebab kalau tidak akan muncul pungutan-pungutan pembohong dari oknum yang memanfaatkan. Itu yang coba kami hindari,” ujarnya.
Tak hanya soal pungli, daya tampung parkir di GOR juga sudah tidak mencukupi, terutama saat ada acara berskala besar.Penumpukan kendaraan di tepi jalan sering menimbulkan kemacetan dan mengganggu kenyamanan pengunjung.
“Kondisi ini sudah lama terjadi. Saat ada kegiatan, area parkir berubah fungsi, sehingga kendaraan menumpuk di pinggir jalan dan mengganggu akses keluar masuk,” paparnya.
Sebagai solusi jangka panjang, pembangunan gedung parkir bertingkat di kawasan GOR menjadi rencana prioritas.
Selain menambah kapasitas, langkah ini juga diarahkan untuk memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Program penataan perparkiran ini adalah bagian dari upaya menjadikan GOR Kadrie Oening sebagai fasilitas publik yang tertib, aman, bersih, dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi PAD,” kata Junaidi.
Ia menambahkan, pelibatan lintas sektor akan dilakukan untuk memastikan proses pengaturan berjalan transparan dan akuntabel.
Pemerintah daerah ingin menjadikan GOR sebagai contoh pengelolaan kawasan publik yang profesional. (Sf/Adv/DISPORAKALTIM)
