Halonusantara.id, Samarinda – Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir dan Persetujuan seluruh fraksi DPRD Kota Samarinda terhadap Raperda APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran (TA) 2024 diselenggarakan pada Selasa, (24/10/2023).
Pada kesempatan ini , Fraksi PDI Perjuangan pun turut menyampaikan pendapat akhir fraksi yang diwakili oleh Bendahara Fraksi PDI Perjuangan, Angkasa Jaya Djoerani.
Ia mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
Bahwa APBD disusun dan dibuat bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan fiskal, menjadi acuan bagi pemerintah daerah terkait pendapatan dan pengeluaran belanja daerah, menetapkan prioritas belanja daerah.
Kemudian mewujudkan keadilan dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa sebagai bentuk transparasi antara pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat.
“Yang tidak kalah pentingnya bahwa fungsi Alokasi APBD wajib dikelola untuk dapat menciptakan lapangan kerja baru atau mengurangi angka pengangguran, mencegah penghamburan sumber daya dengan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda,” kata Angkasa.
Angkasa menyebut bahwasannya APBD TA 2024 Kota Samarinda kini telah menembus di angka Rp 5,1 triliun. Total nominal tersebut adalah hasil penyesuaian berdasarkan Surat Pemerintah Daerah Kota Samarinda Nomor 900/2120/300.02 tertanggal, 20 Oktober 2023 tentang Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah (Perda) APBD Kota Samarinda TA 2024.
“Dimana semula sebesar Rp 3,9 triliun dan mendapat tambahan sebesar Rp 1,2 triliun terhadap potensi sumber-sumber yang dapat menjadi pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemkot Samarinda,” ujarnya.
Kendati demikian, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Samarinda menyetujui terhadap Raperda APBD Kota Samarinda TA 2024.
“Untuk kemudian dapat disahkan menjadi Perda hal-hal yang berkenaan dengan penyelesaian dan administrasi, kami serahkan sepenuhnya kepada pimpinan dewan,” pungkasnya.(HN/Adv/Eby)
