halonusantara.id, Samarinda – Dalam kunjungannya untuk menghadiri pelantikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Balikpapan (31/1) lalu, Presiden RI Joko Widodo menyempatkan diri untuk menemui sejumlah tokoh adat Kaltim. Di mana dalam pertemuan yang berlangsung di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman itu, Presiden mendengarkan masukan dan usulan dari para tokoh adat terkait proses pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim.
Seperti dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, dikatakan oleh Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Taufik Hanafi, bahwa para tokoh masyarakat adat memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan IKN. Hadir dalam pertemuan itu Sultan Kutai ing Martadipura Muhammad Arifin, Sultan Paser Muhammad Jarnawi, Kepala Adat Dayak Kenyah Ajang Tendung dan Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar Syarifuddin HR.
Dalam pertemuan itu, para tokoh adat ini memberikan masukan kepada Presiden, mulai dari pentingnya memperhatikan kearifan lokal, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) serta aspek budaya yang harus mendapat perhatian dalam pengembangan IKN.
Ketua DPP Barisan Muda Daerah (Barmuda), H Anderiy Syachrum, yang terus memantau perkembangan terkait IKN ini, memberikan apresiasi positif atas pertemuan tersebut. Di mana dengan adanya dukungan para tokoh adat ini sekaligus mematahkan tudingan-tudingan miring mereka yang menolak pemindahan IKN di Kaltim. Sebut saja tudingan yang paling santer disuarakan, bahwa pembangunan IKN akan mengganggu eksistensi hingga menggusur lahan dan hutan masyarakat adat.
“Langkah Presiden ini layak diapresiasi, karena secara tidak langsung telah menjawab kekhawatiran dan tudingan, bahwa IKN akan mengganggu eksistensi masyarakat adat,” tegas Anderiy.
Menurut Anderiy, jika memang pemindahan IKN ini mengganggu eksistensi masyarakat adat, tidak mungkin presiden berani berdialog dengan para tokoh-tokoh tersebut. Ini sekaligus membuktikan, kritik-kritik yang dilontarkan selama ini, sebagai sesuatu hal yang berlebihan dan dibuat-buat untuk menolak IKN.
“Kesan bahwa pemindahan dan pembangunan IKN menyampingkan aspirasi masyarakat adat sudah dijawab konkret oleh presiden. Kami juga melihat ini sebagai komitmen pemerintah, untuk melibatkan aspirasi masyarakat adat,” Anderiy memungkasi. (**)
