Halonusantara.id, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur mulai melakukan pendalaman terhadap draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi. Fokus pembahasan diarahkan pada program prioritas yang menjadi janji politik Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Melalui Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, DPRD menyoroti secara khusus dua program unggulan, yakni GratisPol dan JosPol, yang diyakini menjadi pondasi utama visi-misi kepemimpinan daerah.
Anggota Pansus, Agusriansyah Ridwan, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan rapat bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mendalami berbagai aspek pelaksanaan program tersebut.
“Ada empat poin besar yang kami dalami hari ini, semuanya terkait dengan implementasi GratisPol dan JosPol, yang menjadi prioritas utama dalam visi dan misi kepala daerah,” ujarnya.
Program GratisPol dirancang untuk menjamin akses pendidikan dari jenjang SMA/SMK hingga perguruan tinggi, serta pelayanan kesehatan tanpa biaya. Sedangkan JosPol menyasar kelompok rentan dengan menjanjikan layanan sosial yang lebih merata dan menyeluruh.
Agusriansyah menekankan pentingnya fondasi hukum yang kuat bagi kedua program tersebut. Ia menilai, legalitas menjadi prasyarat penting agar pelaksanaannya tidak tersandung persoalan administratif atau hukum di masa mendatang.
“Program ini harus kokoh secara yuridis. Regulasi menjadi benteng agar dalam pelaksanaan tidak ada celah yang bisa menimbulkan permasalahan hukum,” terangnya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti perlunya pendekatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di wilayah-wilayah yang selama ini sulit terakses pembangunan.
“Untuk pendidikan gratis di SMA dan SMK, misalnya, kita tidak bisa hanya berbicara soal biaya. Kita juga harus mencari solusi agar anak-anak di daerah terpencil bisa mengakses layanan yang sama. Salah satu opsi adalah pembangunan asrama atau boarding school,” tambahnya.
Agusriansyah menyampaikan bahwa pembahasan RPJMD masih akan berlanjut dengan menggandeng semua pemangku kepentingan. Ia menekankan pentingnya memastikan program-program unggulan tersebut benar-benar membawa manfaat riil bagi masyarakat, bukan sekadar pemenuhan janji kampanye. (Eby/Adv)
