Halonusantara.id, Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sarkowi V Zahry usulkan bentuk Forum Pembauran Nusantara sebagai ruang untuk memfasilitasi komunikasi antara Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan masyarakat lokal.
“Salah satu persoalan serius dari IKN adalah interaksi sosial, artinya satu sisi ada masyarakat lokal, namun tidak menutup kemungkinan sebuah kenyataan bahwa IKN akan banyak diserbu oleh warga pendatang, sehingga perlu dibentuk Forum Pembauran Nusantara sebagai mediator menjembatani perihal tersebut,” ujarnya saat diwawancarai awak media, Jumat (10/2/2023).
Usulan Forum Pembauran Nusantara tersebut menurutnya sangat penting dalam proses pembangunan IKN, sehingga proses terjadinya interaksi memungkinkan lebih asosiatif, untuk menghindari persaingan yang tidak sehat,kesenjangan,serta gejolak konflik antar pendatang dengan masyarakat lokal.
Lebih lanjut, Sarkowi menerangkan Forum Pembauran Nusantara ini bisa menjadi perantara atau media silaturahim yang baik untuk masyarakat pendatang maupun masyarakat lokal, membahas persoalan yang ada di IKN, nantinya Badan Otorita juga bisa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan forum tersebut, sehingga ketika ada permasalahan, dapat diantisipasi lebih awal dan mendukung masyarakat lokal dan pendatang yang lebih membaur.
“Coba kita lihat sekarang, belum apa-apa masyarakat lokal sudah menuntut penolakan terhadap tenaga kerja luar daerah yang akan masuk sebagai pekerja proyek pembangunan IKN, nah yang seperti ini perlu dilakukan afirmasi, bukan berarti harus menolak pendatang, namun bagaimana caranya agar warga lokal lebih dirangkul tentunya dengan kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni,” terangnya.
Permasalahan yang paling signifikan atas pembangunan IKN tidak lain adalah masyarakat lokal khawatir tidak mendapatkan perhatian selayaknya, takut mengalami kondisi yang tidak lebih baik dari sekarang, paparnya.
Menurut Sarkowi kondisi ini yang harus betul-betul dipahami pemerintah, dalam artian tenaga kerja luar banyak yang direkrut, sementara pekerja lokal tidak begitu diperhatikan, sehingga jika saat ini kompetensi kurang sesuai kualifikasi bisa dilatih untuk peningkatan kompetensi.
“Ini perlu dijadikan perhatian khusus, agar IKN itu bisa berkembang pesat berkesinambungan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat lokal, karena masyarakat lokal merasa perlu mendapatkan manfaat dengan keberadaan IKN,” kata Sarkowi, Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim.
Selain itu, hal yang harus disiapkan Kaltim adalah kedaulatan pangan, yang sampai saat ini masih jadi pekerjaan rumah (PR), tapi kalau secara program pemerintah sudah berusaha melalui dinas terkait untuk mengupayakan swasembada pangan, baik itu berupa beras, maupun daging.
“Melihat keadaan sekarang, ketersediaan pangan dari lokal masih belum tercukupi, kita masih mengambil pasokan pangan dari luar daerah, ke depan perlu adanya pemetaan untuk penguatan sektor pertanian agar lebih gencar lagi,” tutupnya. (MF/Adv/DPRDKaltim)
