Halonusantara.id, Kutai Kartanegara – Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menaruh perhatian besar terhadap keberadaan dan peran Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) di tingkat desa. Lembaga ini dinilai sangat strategis sebagai mitra pemerintah dalam mengembangkan sektor pertanian dan perikanan yang lebih terorganisir dan berkelanjutan.
Anggota Komisi I DPRD Kukar, Safruddin, menegaskan bahwa KTNA seharusnya tidak hanya aktif saat ada program bantuan. Ia menekankan perlunya penguatan fungsi kelembagaan KTNA agar mampu menjadi wadah advokasi dan edukasi bagi petani dan nelayan di desa.
“KTNA itu semestinya menjadi perpanjangan tangan informasi pemerintah, sekaligus wadah petani dan nelayan menyampaikan aspirasinya. Bukan hanya aktif pas ada bantuan,” tegasnya, Senin (28/7/2025)
Menurut Safruddin, selama ini banyak kelompok KTNA yang kurang maksimal karena tidak dibina secara serius dan tidak mendapatkan ruang yang cukup dalam perencanaan program desa. Akibatnya, kelompok ini berjalan pasif dan sekadar formalitas.
“Kita harus benahi dari dasar. Penguatan KTNA penting supaya semua program pertanian dan perikanan bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menyarankan agar pemerintah desa melibatkan KTNA sejak tahap musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) untuk menyampaikan kebutuhan riil di lapangan. Dengan demikian, program yang dirancang bisa lebih sesuai dengan kondisi dan potensi desa masing-masing.
“Kita harus libatkan mereka dalam menyusun arah pembangunan. Mereka yang paling tahu kebutuhan petani dan nelayan di lapangan,” kata Safruddin.
Komisi I DPRD Kukar juga mendorong dinas terkait untuk rutin memberikan pelatihan manajemen kelompok, administrasi, hingga perencanaan usaha bagi KTNA. Dengan kemampuan organisasi yang kuat, KTNA bisa lebih aktif mengakses bantuan hingga peluang pasar.
“Kalau kelembagaan KTNA kuat, maka kelompok petani dan nelayan akan lebih mandiri dan tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah,” tutupnya. (Hf/Adv)
