Halonusantara.id, Kutai Kartanegara — Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani menegaskan bahwa pihaknya bersama pemerintah daerah siap memangkas anggaran belanja yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung. Hal ini merespons potensi defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025.
Dalam keterangannya, Yani menyebut proyeksi pendapatan daerah saat ini hanya sekitar Rp5 triliun, sementara rencana belanja menyentuh angka Rp6 triliun.
“Kalau pendapatan diperkirakan Rp5 triliun dan belanja Rp6 triliun, tentu itu tidak seimbang. Maka, kami di DPRD bersama Pemkab Kukar harus bersiap memangkas anggaran,” ujar Yani pada Jumat (25/7/2025).
Namun ia menekankan, pemangkasan bukan semata soal pengurangan, tetapi lebih pada upaya mengoreksi belanja agar benar-benar bermanfaat dan menyentuh kepentingan masyarakat.
“Kami ingin kehadiran APBD ini benar-benar menghadirkan kesejahteraan, mendukung kondusivitas pembangunan, dan merealisasikan program Kukar Idaman Terbaik,” lanjutnya.
Yani juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran, terutama anggaran yang mendahului APBD murni. Ia menyatakan DPRD akan meminta penjelasan rinci atas setiap belanja yang telah dilakukan, termasuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran di tahun 2024.
“Karena SilPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun ini akan digunakan untuk APBD 2025. Maka harus jelas, digunakan untuk apa saja,” tegasnya.
Yani menekankan agar semua pihak bersikap realistis dan rasional dalam merencanakan dan menyusun anggaran, terutama dalam menetapkan prioritas belanja.
“Yang pasti, gaji harus jadi prioritas. Itu adalah hak mereka. Kita tidak boleh abai pada kebutuhan mendasar aparatur dan pegawai,” pungkasnya. (Hf/Adv)
