Halonusantara.id, Samarinda – Polemik terkait lahan pascatambang di Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, kembali menyeruak. DPRD Kota Samarinda menyoroti lambannya PT Bukit Baiduri Energi (BBE) dalam menindaklanjuti aspirasi warga yang sejak lama meminta sebagian lahan eks tambang dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronald Stephen Lonteng, menegaskan bahwa masalah yang dihadapi warga tidak sekadar soal kebutuhan lahan, melainkan menyangkut tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan pascaoperasi tambang. Ia menekankan, sejak 2012 aspirasi warga agar sebagian lahan eks tambang dijadikan Tempat Pemakaman Umum (TPU) tak kunjung mendapat jawaban jelas dari perusahaan.
“Ini bukan sekadar pengajuan lahan pemakaman. Ini menyangkut bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat yang terdampak langsung kegiatan pertambangan,” tegasnya
Ronald juga menyoroti minimnya kehadiran manajemen pusat PT BBE dalam pertemuan dengan masyarakat, yang dinilai menunjukkan kurangnya keseriusan perusahaan dalam menyelesaikan persoalan. Hingga kini, warga masih belum memperoleh kepastian, sementara lahan bekas tambang dibiarkan terbengkalai tanpa pemanfaatan.
Selain aspek sosial, DPRD juga mengingatkan adanya risiko lingkungan apabila lahan pascatambang tidak direklamasi dengan baik. Kondisi drainase yang buruk berpotensi memicu banjir lumpur saat musim hujan dan membahayakan keselamatan warga.
“Lahan bekas tambang yang dibiarkan tanpa penataan jelas bukan hanya merusak estetika wilayah, tetapi juga membahayakan masyarakat sekitar,” ujarnya.
Ronald menambahkan, permintaan masyarakat sejatinya tidak berlebihan. Dari total sekitar 4.000 hektare lahan yang dikuasai perusahaan, warga hanya mengajukan 15 hektare untuk TPU. Hal itu semestinya menjadi bukti komitmen perusahaan terhadap prinsip keadilan sosial sekaligus pemulihan lingkungan.
“Kami mengharapkan perusahaan membuka ruang dialog, memberikan jawaban resmi, dan memperlihatkan tanggung jawabnya kepada warga. Ini persoalan kemanusiaan dan keberpihakan yang tidak bisa ditunda,” pungkas Ronald. (Eby/Adv)
